Pengawasan Pemilu 2029 Bakal Gunakan AI, Ini Strategi Bawaslu

AKTUALITAS.ID – Bawaslu RI menyiapkan transformasi sistem pengawasan Pemilu 2029 dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu di era digital sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan.

“Divisi Data dan Informasi Bawaslu memiliki lima agenda besar. Pertama memperkuat regulasi digital, kedua meningkatkan kapasitas SDM agar melek digital dan teknologi, ketiga memaksimalkan AI, keempat melakukan pemantauan di dunia maya atau cyber election, dan kelima memperkuat kolaborasi dengan mahasiswa,” kata Anggota Bawaslu Puadi dalam acara Bawaslu Kampus Connect di Kampus UNJ, Rabu (22/7/2026).

Puadi menjelaskan, perkembangan teknologi membuat pola pengawasan pemilu harus mengalami perubahan. Sistem pengawasan tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi membutuhkan dukungan analisis berbasis data dan teknologi digital.

Menurut dia, Bawaslu terus menyesuaikan sistem pengawasan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat. Digitalisasi diharapkan dapat membantu lembaga pengawas pemilu mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih efektif.

“Proses pengawasan sekarang sudah tidak lagi menggunakan konsep-konsep lama secara konvensional. Kami mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi sehingga pengawasan dilakukan secara adaptif dan analitik,” ujarnya.

Puadi menyebut penggunaan AI dalam pengawasan pemilu masih berada pada tahap pengenalan dan sosialisasi. Bawaslu masih mengkaji model penerapan teknologi tersebut agar dapat digunakan secara tepat tanpa mengurangi kualitas proses pengawasan.

“Jangan sampai kehadiran AI justru mengurangi kualitas proses pengawasan. Sebaliknya, AI harus memudahkan kami menjalankan pengawasan yang lebih efektif dan efisien,” katanya.

Selain pemanfaatan teknologi, Bawaslu juga memperkuat kesiapan internal melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Lembaga tersebut juga melakukan pemetaan potensi kerawanan pemilu berdasarkan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya.

Puadi menjelaskan, pemetaan tersebut dilakukan melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai salah satu instrumen untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini. Data dari pemilu sebelumnya menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi pengawasan Pemilu 2029.

“Kami sudah mulai memetakan berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Itu menjadi modal dasar agar pengawasan pada Pemilu 2029 bisa dilakukan lebih baik,” tutur Puadi.

Bawaslu juga mendorong keterlibatan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan literasi digital sekaligus membangun kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda.

Transformasi digital tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan pemilu, mulai dari pemantauan ruang siber, pencegahan penyebaran informasi palsu, hingga penanganan dugaan pelanggaran secara lebih cepat dan akurat.