Forum Guru Besar Minta HMP Segera Digulirkan

AKTUALITAS.ID – Forum Guru Besar Indonesia mengeluarkan surat terbuka yang berisi peringatan keras terkait polemik Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang pernah digunakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para akademisi menilai perkembangan hukum dan ketatanegaraan terbaru menuntut adanya tindakan konstitusional demi menjaga marwah negara serta kepastian hukum.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Rabu (11/11/2026), Forum Guru Besar Indonesia menyoroti Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum serta harus ditarik dan dimusnahkan.

Menurut forum tersebut, status “batal demi hukum” memiliki konsekuensi yuridis yang sangat serius dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena dokumen tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Para guru besar menilai polemik ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan administrasi biasa. Mereka menyebut penggunaan dokumen yang kemudian dinyatakan tidak sah berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi terhadap jabatan publik serta menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam surat terbuka itu, Forum Guru Besar Indonesia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh terus dibayangi polemik berkepanjangan yang dapat menguras energi bangsa. Mereka menilai fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seharusnya tetap diarahkan pada agenda pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Karena itu, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah ketatanegaraan yang dinilai tegas dan berani guna menjaga legitimasi pemerintahan serta memisahkan persoalan hukum yang melekat pada Wakil Presiden dari agenda kerja pemerintah.

Kedua, mendukung DPR RI untuk segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) melalui mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 guna memastikan adanya kepastian hukum dan transparansi konstitusional.

Ketiga, Forum Guru Besar Indonesia menilai kepemimpinan politik nasional tengah diuji. Mereka meminta seluruh kekuatan politik, terutama yang berada dalam koalisi pemerintahan, menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan konstitusi tanpa memandang kepentingan politik jangka pendek.

Dalam pandangan mereka, penyelesaian melalui mekanisme konstitusional yang terbuka dan transparan justru akan memperkuat fondasi demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

“Bagi kami, kehormatan negara ditentukan oleh keberanian lembaga-lembaganya untuk tunduk pada hukum, bersikap transparan, dan mengoreksi kekeliruan melalui mekanisme konstitusional,” tulis Forum Guru Besar Indonesia dalam pernyataannya.

Surat terbuka tersebut diteken sejumlah tokoh akademik nasional, di antaranya Din Syamsuddin, Ryaas Rasyid, Fasli Jalal, Komaruddin Hidayat, Nuhfil Hanani, Connie Rahakundini Bakrie, Fathul Wahid, Al Makin, dan sejumlah guru besar lainnya.

Munculnya surat terbuka dari kalangan akademisi ini menambah dinamika dalam polemik yang telah berkembang menjadi isu hukum, politik, dan konstitusi nasional. Sorotan kini tertuju pada respons DPR RI, pemerintah, serta langkah-langkah konstitusional yang kemungkinan akan ditempuh dalam waktu dekat. (Firman/Mun)