Connect with us

POLITIK

KPU: Seluruh Anggota DPR Telah Diverifikasi dan Memenuhi Syarat Pendidikan

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Polemik desakan pembukaan dan verifikasi ijazah anggota DPR RI yang ramai diperbincangkan publik mendapat respons langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menegaskan seluruh anggota DPR yang terpilih pada Pemilu 2024 telah memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Komisioner KPU, Idham Kholik, menyatakan seluruh calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik dan masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah melalui proses verifikasi administrasi, termasuk dokumen pendidikan.

“Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan,” kata Idham, Selasa (17/11/2026).

Menurut Idham, syarat pendidikan minimal bagi calon anggota DPR telah diatur secara jelas dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam aturan tersebut, setiap calon legislator wajib memiliki pendidikan paling rendah setingkat SMA, MA, SMK, MAK, atau sederajat.

BACA JUGA  KPU Dorong Skema Pemungutan Suara Khusus di Pemilu

Karena itu, KPU memastikan seluruh anggota DPR yang kini menduduki kursi parlemen telah memenuhi ketentuan pendidikan minimum yang dipersyaratkan undang-undang.

Tak hanya itu, KPU juga membeberkan data pendidikan terakhir anggota DPR berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025. Dari total 580 anggota DPR, sebanyak 191 orang berlatar belakang pendidikan SMA, 1 orang Diploma III (D3), 146 orang Sarjana (S1), 168 orang Magister (S2), dan 74 orang bergelar Doktor (S3).

Data tersebut menunjukkan sebagian besar anggota legislatif memiliki pendidikan tinggi, bahkan ratusan di antaranya telah menempuh jenjang pascasarjana.

Pernyataan KPU muncul di tengah menguatnya tuntutan publik terkait transparansi dokumen pendidikan anggota parlemen. Petisi yang diunggah melalui platform Change.org dan diinisiasi oleh Farida Octavia mendesak agar seluruh anggota DPR membuka riwayat pendidikan serta ijazah mereka kepada publik.

BACA JUGA  Aturan Ijazah Capres-Cawapres Digugat ke MK

Hingga Selasa petang, petisi tersebut telah mengumpulkan 23.056 tanda tangan. Dalam petisi itu, penggagas menilai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tengah menghadapi ujian serius sehingga dibutuhkan langkah transparansi untuk memperkuat legitimasi wakil rakyat.

Terdapat tiga tuntutan utama dalam petisi tersebut. Pertama, meminta DPR membuka dokumen pendidikan seluruh anggotanya mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Kedua, meminta KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit serta verifikasi ulang ijazah anggota DPR secara independen dan transparan. Ketiga, mendorong seluruh legislator secara sukarela menunjukkan dokumen pendidikan mereka kepada publik.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dokumen persyaratan pendidikan para anggota DPR sebenarnya telah tersedia dan dapat diakses masyarakat melalui laman resmi KPU. Menurutnya, publik memiliki kesempatan untuk melihat dokumen yang menjadi bagian dari proses pencalonan legislatif.

BACA JUGA  Aturan Ijazah Capres-Cawapres Digugat ke MK

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya persoalan audit dan verifikasi ijazah anggota DPR kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan administrasi pemilu.

Meski petisi terus mendapat dukungan publik, KPU menegaskan bahwa seluruh anggota DPR hasil Pemilu 2024 telah melalui tahapan verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Situasi ini pun membuka kembali perdebatan publik mengenai batas transparansi data pribadi pejabat publik dan tuntutan akuntabilitas lembaga legislatif di era keterbukaan informasi. (Bowo/Mun)

TRENDING