POLITIK
PKB Duga PSI Bukan Lagi Koalisi Pemerintah
AKTUALITAS.ID – Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, secara terbuka mempertanyakan status PSI setelah tidak lagi memiliki representasi kader di kabinet dan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan itu disampaikan Jazilul menyusul keluarnya tiga tokoh PSI yang sebelumnya menduduki posisi strategis di pemerintahan.
“Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Sorotan terhadap PSI menguat setelah tiga kader utamanya, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, memutuskan mundur dari partai pada 9 November lalu.
Pengunduran diri ketiga tokoh tersebut terjadi di tengah dinamika politik nasional pasca keputusan Gibran Rakabuming Raka melepaskan jabatan Wakil Presiden, langkah yang memicu berbagai spekulasi tentang arah politik PSI ke depan.
Meski demikian, PSI membantah anggapan bahwa mereka meninggalkan pemerintahan. Partai berlambang mawar itu menegaskan tetap berada di belakang Presiden Prabowo Subianto dan berkomitmen mendukung program-program pemerintah.
Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengaku menghormati keputusan Gibran yang memilih mundur dari jabatan wapres.
“Di satu sisi menyayangkan, namun di sisi lain kami menghormati keputusan Mas Gibran,” kata Grace.
Menurut Grace, keputusan tersebut dinilai sebagai langkah untuk mengakhiri polemik politik yang terus berkembang.
“Langkah Mas Gibran untuk mundur, mengakhiri polemik,” ujarnya.
Grace menegaskan bahwa hingga saat ini PSI tetap mendukung pemerintahan Prabowo dan akan tetap mengawal program-program yang dinilai berpihak kepada masyarakat.
“Kita tunggu plan Mas Gibran selanjutnya. Yang pasti, PSI tetap mendukung Pak Presiden, terutama program-program yang berpihak pada rakyat,” katanya.
Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. Ia menilai keputusan Gibran merupakan bentuk tanggung jawab politik yang patut dihormati.
“Kekuasaan adalah amanah, bukan milik pribadi. Jabatan itu datang dari rakyat. Ketika jabatan mulai menjadi beban untuk pemerintahan, mengembalikannya adalah sikap yang baik,” ujar Andy.
Andy memastikan dukungan PSI terhadap pemerintahan Prabowo tidak berubah meski partai tersebut kini tidak lagi memiliki kader yang secara formal berada di kabinet maupun kursi wakil presiden.
Menurutnya, pengabdian kepada masyarakat tidak selalu harus dilakukan melalui jabatan politik atau posisi pemerintahan.
“Pengabdian tidak berhenti bersama jabatan. Kami meyakini Mas Gibran akan terus melanjutkan pengabdian untuk rakyat, dengan segenap tenaga, pikiran, dan kepeduliannya pada orang banyak,” katanya.
Meski PSI menegaskan tetap setia mendukung pemerintahan, pernyataan Jazilul menunjukkan munculnya keraguan dari kalangan partai koalisi terhadap posisi politik PSI pasca gelombang pengunduran diri yang mengguncang partai tersebut.
Situasi ini menempatkan PSI dalam sorotan, terutama terkait status dan perannya dalam konfigurasi politik pemerintahan Prabowo setelah kehilangan seluruh representasi formalnya di lingkar kekuasaan. (Bowo/Mun)
-
RIAU17/11/2026 14:30 WIBTruk Sawit Terjun ke Laut di Pelabuhan Sungai Pakning
-
OTOTEK17/11/2026 23:00 WIBCara Senyapkan Chat WhatsApp Permanen Tanpa Blokir
-
POLITIK17/11/2026 15:30 WIBKetua Majelis ProDem Sebut Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
-
POLITIK17/11/2026 14:00 WIBDasco Tegaskan Cawapres Pengganti Gibran Ditentukan Prabowo
-
DUNIA17/11/2026 15:00 WIBIran Minta Perang Berakhir Permanen Sebelum Inspeksi Nuklir
-
EKBIS18/11/2026 09:30 WIBIHSG Melonjak 1 Persen ke Level 5.357
-
JABODETABEK18/11/2026 10:00 WIBSarifah Ainun Pertanyakan Arti “Siber” dalam RUU KKS
-
POLITIK17/11/2026 19:00 WIBPAN Beberkan Alasan Dukung Dasco Gantikan Gibran
















