Jika Semua Ada di Pemerintahan, Masih Ada Media Alat Kontrol Pemerintah

AKTUALITAS.ID – Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, tak ambil pusing dengan sikap Gerindra dan Demokrat yang mulai merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bentukan Presiden Joko Widodo. Kedua partai ini memang disebut akan masuk dalam pemerintahan Jokowi periode kedua.

Menurut Ngabalin, dengan bergabungnya dua partai tersebut ke pemerintah bukan hal yang mengkhawatirkan. Banyak yang menilai bergabungnya dua partai ke pemerintah tidak ada penyeimbang atau oposisi.

“Jangan khawatir jika nanti semua ada di pemerintah dan tidak ada yang di oposisi,” kata Ngabalin di Hotel Cosmo Amaroossa, Jakarta Selatan, Rabu, (16/10).

Ngabalin mengatakan, masih ada media massa dan masyarakat yang akan selalu mengkritik dan menjadi alat kontrol pemerintah. “Masih ada media, masih ada kalian,” ujar dia.

Justru Ngabalin menilai, jika semua elite merapat ke pemerintah maka akan membuat Indonesia menjadi kuat. “Jangan khawatir kalau kekuatan pemerintah luas terus kemudian terjadi kepincangan, tidak mungkin,” kata Ngabalin.

Mendekati 20 Oktober 2019, atau pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo terus memainkan langkah kuda bertemu Jokowi dan sejumlah ketua umum dari Koalisi Indonesia Kerja. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, sejauh ini peluang Gerindra berkoalisi dengan pemerintahan yakni 50:50.

Konsep ketahanan pangan, energi, ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang ditawarkan oleh Gerindra, juga diklaim telah diterima oleh Jokowi.

Santer beredar informasi, Gerindra menginginkan pos-pos menteri sesuai bidang tersebut. Sejauh ini, calon yang menguat adalah Edhy Prabowo dan Fadli Zon. “Pokoknya kalau kemudian kami masuk (koalisi Jokowi), ya itu posnya kemungkinan ada untuk Pak Fadli,” ujar Dasco.

Adapun Demokrat, sudah menyatakan mendukung pemerintah. Namun, masih menunggu diajak berkoalisi oleh kubu Jokowi.

“Kami mendukung pemerintahan mendatang tanpa syarat. Soal apakah akan dimasukkan dalam koalisi, kan itu tergantung Pak Jokowi dan partai-partai lain,” ujar Wasekjen Demokrat Andi Arief.