Luhut Bela Mati-matian Jokowi, PDIP Kontan Ungkit ‘Nominasi Tokoh Terkorup’ Internasional

AKTUALITAS.ID – Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang dengan tegas menyatakan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah melanggar konstitusi, langsung menuai respons keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai pembelaan Luhut terhadap Jokowi sebagai hal yang wajar mengingat kedekatan keduanya. Romli bahkan menyebut Jokowi dan Luhut sebagai satu kesatuan dalam oligarki.

“Pak LBP kan kroninya Pak Jokowi, pastinya akan terus membela. Pak LBP dan Pak Jokowi itu satu kesatuan dalam oligarki,” ujar Romli melalui pesan singkat pada Kamis (3/4/2025).

Romli secara tegas membantah klaim Luhut Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi. Menurutnya, justru desakan dari masyarakat untuk mengadili Jokowi semakin kuat.

“Pelanggaran Jokowi terhadap kontitusi dan desakan untuk mengadilinya kan semakin kuat di masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Romli menyinggung soal masuknya nama Jokowi dalam daftar Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai salah satu pemimpin buruk dan bermasalah.

“Apalagi masuk dalam finalis OCCRP. Cek saja pemimpin-pemimpin dunia yang masuk di list itu memang pemimpin-pemimpin yang buruk dan bermasalah,” pungkas Romli.

Sebelumnya, Luhut Pandjaitan usai mengunjungi Jokowi di Solo pada Senin (31/3/2025) menyampaikan pesan agar kebebasan demokrasi tidak sampai merusak budaya sopan santun bangsa. Ia juga meminta agar kritik terhadap Jokowi disampaikan dengan data yang jelas dan tanpa prasangka buruk.

“Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun,” kata Luhut.

Sebagai orang yang mendampingi Jokowi selama satu dekade, Luhut mengaku tidak pernah melihat adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh mantan presiden tersebut. Pernyataan inilah yang kemudian memicu reaksi keras dari PDIP.

Perdebatan antara kubu pendukung dan pengkritik Jokowi terkait isu pelanggaran konstitusi dan rekam jejak kepemimpinannya terus menjadi sorotan publik, terutama pasca berakhirnya masa jabatannya. Pernyataan Luhut dan respons dari PDIP ini semakin menambah dinamika dalam diskursus politik nasional. (Mun/Ari Wibowo)