Kontroversi Revisi UU Polri: DPR Janji Bahas Tuntas Setelah 17 April

AKTUALITAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan segera mengambil keputusan penting terkait revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan revisi UU Polri kemungkinan besar akan diputuskan setelah memasuki masa persidangan ketiga yang dijadwalkan mulai pada 17 April 2025 mendatang.

“Kita akan memasuki masa sidang nanti kita akan putuskan beberapa hal mengenai beberapa UU yang pada saat ini dibahas,” ujar Dasco di Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa setelah keputusan diambil, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan dewan atau komisi terkait yang akan membahas lebih detail isi revisi tersebut. Selain itu, ia juga mengisyaratkan adanya kebijakan baru terkait mekanisme pembahasan Undang-undang di DPR yang akan segera diumumkan. “Kemudian nanti kita akan koordinasikan dengan ketua fraksi yang ada. Kita sudah sepakat kemarin sebelum reses ada beberapa kebijakan atau formulasi baru tentang pembahasan UU di DPR nanti, tunggu saja,” ungkapnya.

Wacana revisi UU Polri ini memang telah mencuat setelah DPR menyelesaikan pengesahan revisi UU TNI. Meskipun demikian, hingga saat ini, DPR menyatakan belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU Polri yang akan menjadi dasar pembahasan.

Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan kritikan terhadap draf revisi UU Polri yang beredar. Beberapa pasal menjadi sorotan utama, di antaranya Pasal 16 ayat 1 huruf q yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tindakan penindakan, pemblokiran, pemutusan, dan perlambatan akses ruang siber dengan alasan keamanan dalam negeri.

Selain itu, revisi UU Polri juga memuat usulan pemberian kewenangan penyadapan kepada Polri, serta rencana perpanjangan batas usia pensiun bagi anggota kepolisian. Keputusan DPR terkait revisi UU Polri ini tentu akan menjadi perhatian publik, mengingat potensi dampaknya terhadap kewenangan dan kinerja kepolisian di masa mendatang. (Mun/Ari Wibowo)