AI Mau Gantikan ASN? DPR Buka Suara

AKTUALITAS.ID – Perkembangan artificial intelligence (AI) mulai memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan aparatur sipil negara (ASN). Apakah kecerdasan buatan akan memangkas jumlah pegawai pemerintah?

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan dirinya tidak sepakat jika perkembangan AI dipandang sebagai jalan untuk menggantikan ASN secara massal. Menurutnya, tantangan utama justru bagaimana menciptakan ASN yang mampu beradaptasi dan bekerja berdampingan dengan teknologi.

“Saya tidak sepakat kalau konsepnya ASN diganti AI. Yang harus terjadi adalah mempersiapkan ASN yang mampu beradaptasi dengan AI,” kata Dede kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Menurut Dede, perubahan teknologi tidak bisa dihindari. Pemerintahan, seperti sektor swasta, harus menyesuaikan diri dengan perubahan pola kerja di era digital.

Namun, tidak semua pekerjaan dapat diserahkan kepada mesin. Sejumlah sektor tetap membutuhkan kehadiran manusia secara langsung, terutama pelayanan publik, kesehatan, konstruksi, pertanian, hingga penanganan pengaduan masyarakat.

Pandangan senada disampaikan Kapoksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. Ia mengakui AI memiliki potensi besar mengambil alih pekerjaan yang bersifat rutin dan administratif.

Sektor yang dinilai paling berpotensi terdampak antara lain administrasi perkantoran, tata usaha, pengelolaan dokumen dan arsip, layanan informasi berbasis chatbot, verifikasi data, penyusunan laporan rutin, hingga pengolahan statistik dasar.

Namun, menurut Khozin, kecanggihan AI memiliki batas ketika berhadapan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang membutuhkan pertimbangan manusia.

“AI memang berpotensi menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin, administratif, pengolahan dokumen, verifikasi data, dan layanan informasi dasar,” katanya.

Meski demikian, AI dinilai sulit menggantikan ASN dalam pekerjaan yang membutuhkan diskresi, pertimbangan hukum, pengawasan, pengambilan keputusan publik, mediasi sosial, serta empati dalam pelayanan.

Karena itu, Khozin mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan teknologi sebagai alasan sederhana untuk memangkas pegawai.

“Pemerintah perlu memandang AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas ASN, bukan sekadar instrumen pengurangan pegawai,” tegasnya.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan juga menilai pembicaraan mengenai efisiensi ASN seharusnya tidak langsung diterjemahkan sebagai pengurangan jumlah pegawai.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan asesmen kebutuhan secara menyeluruh. Digitalisasi harus diarahkan untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

“Bukan efisiensi, tapi penyesuaian kebutuhan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan publik,” ujarnya.

Pesan yang mengemuka dari DPR pun cukup jelas: AI boleh memangkas pekerjaan yang berulang, tetapi bukan berarti otomatis memangkas manusia yang mengerjakannya.

Khozin bahkan menilai persoalan utama birokrasi bukan semata jumlah ASN, melainkan proses kerja yang kerap berbelit dan menyita energi.

“Yang perlu diefisienkan bukan jumlah ASN semata, tetapi proses birokrasinya. AI seharusnya mengurangi pekerjaan administratif yang berulang,” katanya.

Dengan berkurangnya pekerjaan administratif, ASN diharapkan bisa lebih banyak turun pada pekerjaan yang benar-benar membutuhkan kemampuan manusia, seperti pelayanan masyarakat, pengawasan, dan penyelesaian persoalan di lapangan.

Dede Yusuf menekankan ASN yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi harus diberikan kesempatan meningkatkan kompetensi atau diarahkan ke bidang pekerjaan yang membutuhkan pelayanan langsung.

Prinsipnya, kata dia, bukan menghilangkan peran ASN, melainkan memastikan setiap aparatur tetap memiliki kebermanfaatan sesuai kebutuhan zaman.

“Efisiensi itu jangan dipandang pengurangan jumlah ASN, tapi penempatan yang sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan pekerjaan masa depan,” ujar Dede.

Pemerintah sendiri mulai mempersiapkan transformasi kompetensi aparatur. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufik sebelumnya mengatakan pengembangan kemampuan AI menjadi salah satu fokus pembelajaran ASN.

LAN juga menggandeng berbagai perusahaan teknologi dari dalam dan luar negeri untuk memperkuat ekosistem pembelajaran, termasuk perusahaan besar seperti Microsoft, Google, dan Amazon Web Services.

Perkembangan AI kini membuat birokrasi memasuki persimpangan baru. Teknologi bisa membuat pelayanan jauh lebih cepat dan efisien. Tetapi di sisi lain, perubahan juga menuntut aparatur untuk terus belajar. (Andrey/Mun)