EKBIS
Bulog Madiun Perluas Program SPHP untuk Kendalikan Harga Beras
AKTUALITAS.ID – Sesuai data, harga beras jenis medium di pasaran Madiun mencapai kisaran Rp13.500 hingga Rp14.000 pe kilogram, sedang beras premium mencapai kisaran Rp15.500 hingga Rp16.000 per kilogram.
Perum Bulog Cabang Madiun, Jawa Timur, memperluas cakupan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah kerjanya guna menurunkan harga beras di pasaran.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Madiun Agung Sarianto di Madiun, Rabu, mengatakan hingga saat ini realisasi penyaluran beras SPHP di Kota Madiun telah mencapai 367 ton dari total target 690 ton. Sementara stok di gudang Bulog setempat masih tersedia hingga 9.000 ton.
“Kami ingin seluruh Koperasi Merah Putih, pasar, maupun gerai modern bisa terisi beras SPHP. Semakin banyak gerai yang menyediakan, semakin luas pula masyarakat bisa menjangkau beras SPHP,” ujar Agung.
Sesuai data, per Agustus 2025, sudah ada 48 gerai yang menjadi titik penyaluran beras SPHP di wilayah kerjanya.
Gerai tersebut tersebar di pasar tradisional, instansi, serta gerai binaan pemerintah daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Pihaknya optimistis target penyebaran tersebut bisa tercapai dengan dukungan semua pihak.
Menurut dia, semakin merata penyebaran SPHP, semakin besar pula daya serap beras Bulog, sehingga harga di pasaran tetap terkendali dan masyarakat mendapat akses lebih mudah terhadap kebutuhan pokok.
Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) Badan Pangan Nasional (Bapanas) maupun Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Bulog bertugas sebagai operator utama dengan melibatkan berbagai jalur penyaluran, agar beras SPHP cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Penyaluran pertama menyasar pedagang pengecer di pasar rakyat, yang menjadi garda terdepan menjual langsung kepada masyarakat, sehingga distribusi beras SPHP terasa nyata dampaknya di tingkat konsumen.
Penyaluran juga dilakukan Bulog melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), gerai BUMN, koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, serta swalayan/toko modern.
(Ari Wibowo/goeh)
-
EKBIS16/07/2026 20:00 WIBDari Aset Jiwasraya ke IPO COIN, Ekonom Pertanyakan Tata Kelola dan Transparansi Pemilik Manfaat
-
NASIONAL16/07/2026 21:00 WIBAkhir Juli, Pemerintah Umumkan Kebijakan Baru Pajak JHT dan Outsourcing
-
RIAU16/07/2026 18:35 WIBPemuda Kampar Diduga Tenggelam Usai Standing di Jembatan Rantau Berangin
-
EKBIS16/07/2026 23:35 WIBIndodax Langgar Aturan OJK dan Bappebti, Polri: Bisa di Pidana
-
NASIONAL16/07/2026 15:00 WIBMandat Komnas Perempuan Diperluas, Rieke: Perlindungan Korban Masih Belum Optimal
-
OTOTEK16/07/2026 22:00 WIBGIIAS 2026 Jadi Arena Mobil Listrik Baru,
-
JABODETABEK16/07/2026 20:30 WIBPramono Anung Cari Skema Non APBD untuk Bangun Kembali JPO Tendean
-
NASIONAL16/07/2026 20:30 WIBKPK Berwenang Ambil Alih Kasus Febrie, Saut: Tinggal Keberanian Pimpinan

















