Ketua Koalisi: Pemprov DKI Diminta Tak Terlena Peringkat, Fokus Atasi Kemacetan Nyata

AKTUALITAS.ID – Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru Sugiyanto menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengatasi kemacetan yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

“Masyarakat tidak butuh kabar peringkat turun, tetapi bukti nyata bahwa perjalanan makin cepat dan nyaman,” ujar Sugiyanto di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Ia menegaskan, warga Jakarta setiap hari menghadapi realitas kemacetan yang makin membebani aktivitas dan menurunkan produktivitas. Hal itu, kata dia, dibuktikan oleh data terbaru TomTom Traffic Index 2024 yang menunjukkan waktu tempuh 10 kilometer di Jakarta kini mencapai 25 menit 31 detik, naik dari 23 menit 20 detik pada 2023.

“Ini bukti bahwa kemacetan tambah parah, bukan membaik,” ucapnya.

Sugiyanto menjelaskan, perubahan metodologi penilaian TomTom sejak 2022—dari persentase kemacetan menjadi waktu tempuh 10 kilometer—kerap disalahartikan sebagai perbaikan kondisi lalu lintas. Padahal, jika merujuk data waktu tempuh, tren justru menunjukkan penurunan mobilitas warga.

Tak hanya TomTom, laporan INRIX 2024 Global Traffic Scorecard juga mencatat Jakarta naik dari posisi 10 ke peringkat 7 kota termacet dunia. Pengemudi di Ibu Kota rata-rata kehilangan 89 jam per tahun akibat terjebak macet, sementara kecepatan rata-rata kendaraan di pusat kota hanya sekitar 20 km/jam.

“Ini bukti kuat bahwa kebijakan transportasi yang ada belum berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menyoroti lambannya implementasi Electronic Road Pricing (ERP) yang sudah bertahun-tahun dibahas namun tak kunjung diterapkan. Menurutnya, keterlambatan ini menjadi salah satu akar masalah yang membuat pengendalian lalu lintas di Jakarta tidak optimal.

Sugiyanto berharap Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Rano Karno memberi perhatian serius terhadap deretan data tersebut.

“Kemacetan adalah masalah nyata, bukan persepsi. Pemprov harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar bangga dengan peringkat. Masyarakat membutuhkan perbaikan mobilitas, bukan statistik yang menyesatkan,” katanya. (ARI  WIBOWO/DIN)