Bukan Hoaks, Waka MPR Eddy Soeparno Sebut Krisis Iklim Sudah di Depan Pintu

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa krisis iklim bukan hoaks, melainkan ancaman nyata yang tengah dihadapi dunia, termasuk Indonesia. Hal itu disampaikan Eddy saat memberikan pidato kunci dalam acara diseminasi penelitian yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bertajuk Lanskap Perubahan Iklim: Refleksi Kritis dan Relasi Pusat-Daerah, Jumat (27/2/2026).

“Kita berada di tengah pusaran climate crisis yang disruptif, sama disruptifnya dengan revolusi AI, fragmentasi geopolitik, atau pandemi Covid-19 yang mengubah tatanan kehidupan global,” ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Eddy, suhu rata-rata global dalam dua tahun terakhir telah melampaui kenaikan 1,5 derajat Celsius dibanding era praindustri. Di Indonesia, berbagai bencana seperti banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah menjadi bukti nyata bahwa perubahan iklim sudah berdampak langsung pada masyarakat.

Ia menilai bencana iklim tidak hanya memicu tragedi kemanusiaan dengan korban jiwa, tetapi juga memberikan tekanan serius terhadap APBN, stabilitas pangan, dan kebutuhan anggaran fiskal. “Krisis iklim adalah ancaman terhadap ketahanan nasional kita,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum PAN tersebut juga menyoroti peningkatan emisi karbon dan gas rumah kaca dari sektor transportasi, pembangkitan listrik, industri, hingga rumah tangga. Kondisi ini memperburuk kualitas udara dan bahkan menjadikan Jakarta beberapa kali sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia.

Selain itu, deforestasi dan degradasi lahan akibat alih fungsi hutan dinilai memperparah krisis ekologis karena mengurangi kemampuan alam menyerap karbon.

Dalam konteks transisi energi, Eddy menyebut dunia saat ini masih berada pada fase energy addition, di mana energi terbarukan memang tumbuh, namun konsumsi energi fosil tetap meningkat. Ia mencontohkan Tiongkok yang memperluas kapasitas pembangkit batu bara sekaligus memimpin pembangunan energi surya dan angin.

“Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi energi global masih berlangsung secara tidak teratur atau disorderly energy transition,” ujarnya.

Ia menegaskan tujuan utama transisi energi adalah menciptakan ketahanan energi nasional. Menurutnya, di tengah kelimpahan sumber energi, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan LPG.

“Paradoks energi ini harus kita akhiri. Apalagi di tengah gejolak geopolitik, reliability of supply kini lebih penting daripada sekadar availability of supply,” tegasnya.

Dalam konteks legislasi, Eddy menyampaikan bahwa DPR RI tengah membahas sejumlah regulasi strategis, antara lain RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, revisi UU Migas, penguatan UU Ketenagalistrikan, serta mendorong pembahasan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Ia mengingatkan bahwa penanganan krisis iklim tidak akan berhasil jika dijalankan dalam sistem yang over regulated namun under coordinated.

“Kita membutuhkan orkestrasi kebijakan yang harmonis dengan policy clarity, policy consistency, dan policy coordination sebagai kunci untuk mencegah dampak krisis iklim,” pungkas Eddy. (Mun)