Eddy Soeparno: RUU Satu Data Indonesia Kunci Subsidi Tepat Sasaran

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan dukungan terhadap penyusunan RUU Satu Data Indonesia yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Menurut Eddy, keberadaan payung hukum yang kuat untuk integrasi data nasional menjadi langkah penting agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan.

Ia menyoroti masih adanya perbedaan data antarinstansi yang selama ini berpotensi membuat sejumlah program bantuan dan subsidi tidak berjalan optimal.

“Selama ini kita masih menghadapi tantangan berupa perbedaan data antarinstansi yang berpotensi menyebabkan berbagai program bantuan dan subsidi tidak berjalan optimal. Karena itu, saya mendukung penuh penyusunan RUU Satu Data Indonesia agar negara memiliki satu rujukan data yang akurat, terintegrasi, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Eddy menilai, jika RUU ini disahkan, maka pemerintah akan memiliki instrumen penting untuk memastikan subsidi energi seperti BBM dan LPG benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“RUU ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan subsidi energi, baik subsidi BBM maupun LPG, benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, pemerintah akan lebih mudah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi sekaligus menutup celah penyalahgunaan yang selama ini masih terjadi,” jelasnya, dikutip Senin (1/6/2026).

Tak hanya subsidi energi, Eddy juga menilai integrasi data nasional akan membantu memperkuat efektivitas berbagai program perlindungan sosial. Menurutnya, satu data nasional dapat meminimalkan kebocoran anggaran, mengurangi duplikasi penerima bantuan, dan memastikan setiap rupiah uang negara memberi manfaat maksimal bagi rakyat.

“Selain subsidi energi, keberadaan satu data nasional akan memastikan berbagai bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini sangat penting untuk meminimalkan kebocoran anggaran, mengurangi duplikasi penerima bantuan, serta memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” kata Eddy.

Sebagai anggota DPR RI Komisi XII, Eddy menegaskan bahwa perbaikan kualitas data merupakan fondasi utama dalam membangun kebijakan publik yang efektif. Ia berharap pembahasan RUU Satu Data Indonesia dapat dilakukan secara komprehensif, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi masyarakat.

“Ketika data pemerintah terintegrasi dengan baik, maka kualitas pengambilan kebijakan juga akan semakin baik. Pada akhirnya, yang diuntungkan adalah masyarakat karena program subsidi, bantuan sosial, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih akurat, lebih efisien, dan lebih berkeadilan,” tutup Eddy. (Mun)