Sekjen NasDem: Partai Kami Tidak Punya Dapur Program MBG

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan bahwa partainya secara kelembagaan tidak terlibat dalam proyek pengadaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas dinamika politik terkait isu keterlibatan partai politik dalam bisnis program unggulan pemerintah tersebut.

Hermawi menjelaskan bahwa setiap partai politik memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap dan penilaian terhadap program MBG.

“Setiap partai punya penilaian sendiri terhadap MBG dan penilaian itu menentukan sikap partai tersebut. Jadi independensi partai sepenuhnya dijamin,” ujar Hermawi saat dihubungi, Sabtu (28/2/2026).

Pernyataan ini juga menanggapi klaim dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya menyebut bahwa seluruh partai politik memiliki dapur MBG. Hermawi menilai ucapan tersebut sebagai bentuk kebebasan berpendapat, namun ia memastikan hal itu tidak berlaku bagi NasDem.

“Tentang pernyataan wakil kepala MBG, ya itu bagian dari kebebasan berpendapat. Namun bagi NasDem jelas, sebagai partai kami tidak terlibat dalam pengadaan dapur MBG,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika ditemukan ada pihak yang bersinggungan dengan pengadaan dapur tersebut, hal itu murni bersifat individu dan tidak mewakili kebijakan partai.

“Kalau pun ada yang terlibat, itu orang per orang yang mungkin memang punya usaha di bidang katering. NasDem sebagai partai tidak memiliki dapur MBG,” tandas Hermawi.

Isu komersialisasi program MBG oleh kader partai sebelumnya mencuat setelah DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran resmi. Dalam edaran tersebut, PDIP melarang keras kadernya memanfaatkan atau memiliki bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Politikus PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk mencegah program kerakyatan dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi.

“Sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program tersebut,” ungkap Guntur, Jumat (27/2/2026).

Meskipun memiliki cara penyampaian yang berbeda, baik NasDem maupun PDIP kini tampak sepakat untuk menjaga jarak secara institusi dari urusan bisnis di balik program Makan Bergizi Gratis agar tetap tepat sasaran bagi masyarakat. (Firmansyah/Mun)