PDIP Siapkan Formula Baru Parliamentary Threshold

AKTUALITAS.ID – PDI Perjuangan (PDIP) mulai membuka komunikasi politik dengan sejumlah partai, termasuk partai non parlemen, terkait pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa dialog ini dilakukan untuk memastikan seluruh kekuatan politik, termasuk partai di luar parlemen, tetap memiliki ruang eksistensi dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Bagi PDI Perjuangan, kami berdialog dengan partai-partai lain termasuk partai-partai non-parlemen yang mereka juga punya hak terhadap eksistensinya,” ujar Hasto usai peringatan Hari Buruh di Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026).

Menurut Hasto, proses dialog tersebut nantinya akan mengerucut pada kesepakatan bersama mengenai formula ambang batas yang dinilai paling ideal.

Namun demikian, ia belum mengungkap angka pasti yang diusulkan PDIP. Ia menekankan bahwa setiap partai memiliki kepentingan politik masing-masing terkait besaran ambang batas tersebut.

“Berapa angka yang ideal? Itu akan dibangun melalui proses politik dan kajian mendalam. Era reformasi telah menghasilkan pemilu berulang, sehingga preferensi rakyat terhadap partai politik semakin solid,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan agar pembahasan perubahan ambang batas tidak dilakukan secara terburu-buru.

Ia menilai penting adanya kajian matang agar revisi UU Pemilu tidak kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jangan sampai kita buru-buru, nanti ada lagi yang menggugat,” kata Dasco.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa terdapat 10 isu krusial yang akan dibahas dalam revisi UU Pemilu.

Beberapa di antaranya meliputi sistem pemilu legislatif (terbuka, tertutup, atau campuran), ambang batas parlemen, ambang batas presiden, hingga sistem konversi suara menjadi kursi di DPR.

Selain itu, isu lain yang turut dibahas mencakup penataan daerah pemilihan (dapil), pemisahan pemilu nasional dan lokal, pencegahan politik uang, digitalisasi pemilu, reformasi lembaga penyelenggara pemilu, serta pembentukan peradilan khusus sengketa pemilu.

“Nah itu beberapa isu yang pasti akan kita bahas dalam pembahasan undang-undang pemilu,” ujar Doli.

Pembahasan ambang batas parlemen diprediksi menjadi salah satu isu paling krusial dalam revisi UU Pemilu. Keputusan yang diambil nantinya akan sangat menentukan peta kekuatan politik dan peluang partai-partai kecil dalam kontestasi demokrasi mendatang. (Bowo/Mun)