Partai yang Kalah Pilpres Diminta Jadi Oposisi demi Menjaga Demokrasi

AKTUALITAS.ID – Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai partai politik yang kalah dalam pemilihan presiden sebaiknya tidak seluruhnya bergabung ke dalam pemerintahan. Pasalnya, oposisi yang kuat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus memastikan fungsi pengawasan agar berjalan efektif.

“Dalam konteks demokrasi, partai yang kalah Pilpres tidak harus semuanya bergabung ke pemerintahan,” kata Adi dikutip dalam Kanal YouTubenya, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, oposisi memiliki peran penting dalam sistem demokrasi karena menjadi saluran kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Karena kehadiran partai politik yang tidak masuk kabinet tetap dapat berkontribusi melalui fungsi pengawasan pengguna kekuasaan dan penyampaian kritik yang konstruktif.

“Biarkan mereka menjalankan jalan politiknya sendiri setelah kalah Pilpres. Itu bagian dari dinamika demokrasi yang sehat,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan keberadaan oposisi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Sebaliknya, oposisi dapat menjadi mitra kritis yang membantu pemerintah memperbaiki kebijakan yang dinilai kurang tepat.

Oleh karena itu lanjutnya, untuk menjalankan sistem demokrasi berjalan lebih baik jika terdapat keseimbangan antara kekuatan pemerintah dan kelompok pengawas di luar pemerintahan.

“Ketika ada kebijakan yang dianggap tidak tepat, harus ada pihak yang berani menyampaikan kritik sebagai bentuk kontrol politik,” tuturnya.

Dirinya juga mengingatkan dominasi koalisi yang terlalu besar dapat membuat ruang perdebatan publik semakin terbatas. Padahal, perbedaan pandangan merupakan bagian penting dalam proses demokrasi modern.

“Karena itu, partai politik tetap menjaga perannya masing masing agar mekanisme pengawasan terhadap pemerintah dapat berlangsung secara optimal,” pungkasnya.