Jejak Panjang Polri! Dari Pasukan Gajah Mada hingga Penjaga NKRI

AKTUALITAS.ID – Setiap 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, momen bersejarah yang menandai lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Namun, sejarah Polri ternyata jauh lebih panjang daripada usia Republik Indonesia. Akar sejarahnya bahkan dapat ditelusuri hingga masa Kerajaan Majapahit, ketika Patih Gajah Mada membentuk pasukan elite bernama Bhayangkara yang bertugas menjaga keselamatan raja dan kerajaan. Nama “Bhayangkara” inilah yang kemudian diwariskan sebagai simbol pengabdian dan menjadi identitas Kepolisian Republik Indonesia hingga saat ini.

Memasuki masa kolonial Belanda, sistem kepolisian mulai dibentuk secara modern. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan berbagai satuan kepolisian seperti Veld Politie, Stands Politie, hingga Bestuurs Politie untuk menjaga keamanan wilayah kolonial. Namun, jabatan strategis lebih banyak diisi pejabat Belanda, sementara masyarakat pribumi hanya menempati posisi terbatas. Sistem kepolisian modern pada periode 1897–1920 kemudian menjadi cikal bakal struktur kepolisian Indonesia.

Saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942–1945, organisasi kepolisian kembali mengalami perubahan. Wilayah kepolisian dibagi ke dalam empat komando besar, masing-masing dipimpin pejabat Indonesia namun tetap berada di bawah pengawasan pejabat Jepang yang memiliki kewenangan lebih besar.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kepolisian menjadi bagian penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) sebagai institusi resmi kepolisian Indonesia. Selanjutnya, R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo dilantik Presiden Soekarno sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama pada 29 September 1945.

Tonggak penting lahirnya Polri terjadi pada 1 Juli 1946 melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11/S.D. Tahun 1946, yang menempatkan Djawatan Kepolisian Negara langsung di bawah Perdana Menteri. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara setiap tahunnya.

Dalam masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga ikut bertempur melawan pasukan kolonial. Satuan Mobile Brigade (Mobrig) menjadi ujung tombak dalam berbagai pertempuran penting, termasuk Pertempuran 10 November di Surabaya dan operasi mempertahankan wilayah Republik di berbagai daerah.

Perjalanan institusi kepolisian kemudian terus mengalami perubahan pada masa Demokrasi Parlementer, Orde Lama, hingga Orde Baru. Polri sempat menjadi bagian dari ABRI, sebelum akhirnya dipisahkan kembali sebagai institusi sipil melalui reformasi sektor keamanan pada era Reformasi. Perubahan tersebut menandai lahirnya Polri modern yang berfokus pada penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Kini, memasuki usia puluhan tahun pengabdiannya, Polri terus menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan siber, terorisme, perdagangan manusia, narkotika, hingga perlindungan ruang digital. Transformasi kelembagaan, profesionalisme, transparansi, serta peningkatan pelayanan publik menjadi bagian penting dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang semakin modern dan akuntabel.

Peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang institusi Polri, mengevaluasi kinerja, sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Mun)