Kepuasan Publik Turun, Mardani Dorong Prabowo Evaluasi Kabinet

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah menjadikan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting sebagai bahan evaluasi kebijakan dan susunan kabinet. Hal itu dinilai dapat menggambarkan persepsi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan saat ini.

“Survei selalu dinamis. Tapi pada saat yang sama bisa jadi jendela memahami opini publik saat ini,” ujar Mardani melalui akun X miliknya, Kamis (30/7/2026).

Mardani menjelaskan, hasil survei tidak harus dipandang sebagai penilaian yang bersifat tetap. Angka kepuasan publik dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, serta respons masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Meski demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menilai hasil survei tetap penting untuk membaca kecenderungan opini masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk melihat sektor yang dinilai belum memenuhi harapan publik.

Mardani menyoroti penurunan elektabilitas dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi itu dianggap sebagai tanda perlunya penyesuaian dalam arah kebijakan maupun komposisi menteri yang membantu Presiden Prabowo.

“Elektabilitas yang turun dan kepuasan publik yang rendah jadi sinyal bagi perubahan kebijakan dan line up kabinet,” kata Mardani.

Ia tidak memerinci kebijakan maupun posisi dalam kabinet yang perlu dievaluasi. Namun, pernyataan tersebut menekankan pentingnya pemerintah merespons perubahan persepsi publik melalui perbaikan kinerja yang terukur.

Mardani menilai Presiden Prabowo masih memiliki waktu cukup panjang untuk melakukan pembenahan. Pemerintah dapat mengkaji hasil survei secara menyeluruh sebelum menentukan langkah yang dianggap paling tepat.

“Masih panjang waktu bagi Presiden Prabowo untuk merespons dengan akurat hasil survei ini,” tutur Mardani.

Menurut Mardani, pemerintahan Prabowo memiliki modal politik yang kuat untuk menjalankan perbaikan. Dukungan besar dari partai-partai koalisi dinilai memberi ruang bagi pemerintah untuk mengambil keputusan strategis.

Selain dukungan politik, kondisi sosial yang relatif stabil juga disebut sebagai kekuatan pemerintah. Stabilitas tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Pak Prabowo punya modal sangat kuat: dukungan mutlak koalisi dan stabilitas sosial yang aman,” tegas Mardani.

Namun, dukungan koalisi yang besar perlu diikuti dengan hasil kerja yang dapat dirasakan publik. Pemerintah dinilai perlu memastikan program dan kebijakan tidak berhenti pada tataran perencanaan maupun konsolidasi politik.

Mardani menyebut kebutuhan masyarakat pada dasarnya tidak rumit. Publik menginginkan pemerintah mampu membuka lapangan pekerjaan, menjaga harga kebutuhan tetap terkendali, dan memastikan aktivitas ekonomi terus berjalan.

“Harapan publik sederhana: lapangan kerja, harga stabil, dan ekonomi bergerak,” ujar Mardani.

Pernyataan tersebut menunjukkan persoalan ekonomi menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja pemerintahan. Ketersediaan pekerjaan dan stabilitas harga berhubungan langsung dengan daya beli serta kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Karena itu, Mardani mendorong pemerintah membaca hasil survei sebagai masukan, bukan sekadar kritik politik. Evaluasi kebijakan dan kabinet dinilai perlu diarahkan pada peningkatan kinerja serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Respons pemerintah terhadap penurunan kepuasan publik akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dukungan politik yang kuat dinilai harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan dampak nyata.