Doli Buka Opsi Gibran Mundur atau Dimakzulkan

AKTUALITAS.ID – Wacana mengenai masa depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut secara konstitusional terdapat kemungkinan Gibran mundur maupun diberhentikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan itu muncul di tengah polemik terkait status dokumen pendidikan yang menyeret nama Gibran dan kini menjadi perbincangan di lingkungan parlemen.

“Dua-dua sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan secara konstitusional karena itu diatur dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/11/2026).

Menurut Doli, mekanisme pergantian Presiden maupun Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Salah satu faktor yang dapat menjadi dasar proses tersebut adalah apabila pejabat yang bersangkutan dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya.

Doli juga menegaskan bahwa dinamika yang berkembang saat ini tidak bisa dilepaskan dari putusan lembaga peradilan yang menjadi perhatian publik dan kalangan politik.

Meski demikian, ia menekankan bahwa langkah politik berikutnya tetap berada di tangan DPR melalui sikap resmi fraksi-fraksi yang ada di parlemen.

“Kalau kemudian prosesnya berjalan, dianggap ini menjadi kesimpulan institusi, menjadi hak menyatakan pendapat DPR, ya prosesnya sudah masuk ke 7A, 7B, 7C UUD 1945,” ujarnya.

Pernyataan Doli tersebut memperkuat sinyal bahwa isu yang menyeret nama Gibran berpotensi memasuki arena politik formal apabila mendapatkan dukungan mayoritas kekuatan politik di parlemen.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pembahasan terkait polemik tersebut hingga kini masih berlangsung secara informal di antara fraksi-fraksi DPR. Menurutnya, proses resmi baru dapat berjalan setelah masa reses berakhir dan DPR kembali memasuki masa persidangan.

“Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco.

Dasco mengakui banyak aspirasi yang masuk dari berbagai elemen masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi terkait polemik yang melibatkan Wakil Presiden.

Ia menyebut DPR masih menunggu dokumen resmi yang berkaitan dengan putusan yang menjadi dasar munculnya perdebatan tersebut sebelum menentukan langkah kelembagaan berikutnya.

Dengan berakhirnya masa reses, perhatian kini tertuju ke Gedung DPR. Sejumlah kalangan menilai pembukaan masa sidang dapat menjadi titik awal bagi pembahasan yang lebih serius mengenai polemik yang berkembang.

Meski belum ada keputusan resmi, pernyataan para petinggi parlemen dan elite partai menunjukkan bahwa isu ini masih akan menjadi salah satu agenda politik paling panas dalam waktu dekat. Semua mata kini tertuju pada sikap fraksi-fraksi DPR dan langkah resmi yang akan diambil setelah masa sidang kembali dibuka. (Bowo/Mun)