Connect with us

POLITIK

Mahfud Minta Sidang Pemilihan Wapres Diundur

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menunda rapat paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Mahfud menilai jadwal yang telah disusun MPR berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan terkait tenggat waktu pengajuan calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mahfud, batas waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden tidak semestinya dihitung berdasarkan hari kalender sebagaimana yang dipahami sebagian pihak, melainkan menggunakan hitungan hari kerja.

Karena itu, Mahfud menilai tenggat yang disebut MPR jatuh pada 25 November 2026 tidak tepat dan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara Undang-Undang Dasar, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Tata Tertib MPR.

BACA JUGA  Bahas Inpres Protokol COVID-19, Mahfud Akan Kumpulkan Menteri-Kepala Daerah

“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujar Mahfud melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (20/11/2026).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menegaskan bahwa ketentuan mengenai hitungan hari kerja secara eksplisit telah diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 1 angka 22, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja. Karena itu, menurut Mahfud, seluruh proses administrasi pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti ketentuan tersebut.

BACA JUGA  Menteri Mahfud MD Tegaskan Manfaat SATRIA-1 bagi Bangsa Indonesia

Mahfud bahkan mengingatkan bahwa apabila rapat paripurna tetap dipaksakan berlangsung pada 9 Desember tanpa memenuhi ketentuan tenggat 14 hari kerja, maka legitimasi proses politik tersebut bisa dipersoalkan.

Menurut dia, pengunduran jadwal justru diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan polemik hukum maupun politik di kemudian hari.

Sebagai ilustrasi, Mahfud menjelaskan apabila Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada 20 November 2026, maka rapat paripurna MPR idealnya digelar pada 10 Desember 2026 atau setelah terpenuhinya tenggat 14 hari kerja.

“Misalnya Presiden menyerahkan hari ini maka sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja,” jelasnya.

BACA JUGA  Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak Akan Melakukan Proses Hukum Din Syamsuddin

Pernyataan Mahfud muncul di tengah sorotan publik terhadap proses pengisian kursi wakil presiden pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka. Hingga kini, perhatian publik masih tertuju pada dua nama calon yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Usulan penundaan yang disampaikan Mahfud diperkirakan akan memicu perdebatan baru terkait mekanisme dan jadwal pemilihan wakil presiden, terutama menyangkut kepastian hukum dalam proses pergantian pemimpin nasional. (Firman/Mun)

TRENDING