Berita
Waka DPR: Penolakan Masyarakat Terhadap RUU Minuman Beralkohol Sebagai Dinamika
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penolakan masyarakat terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol merupakan dinamika pembahasan rancangan undang-undang. Tentunya ini menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempertimbangkan RUU tersebut. “Ini adalah suatu dinamika dalam pembahasan RUU di DPR. Di mana penolakan-penolakan maupun masukan-masukan akan menjadi perhatian dari Baleg untuk lebih […]
AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penolakan masyarakat terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol merupakan dinamika pembahasan rancangan undang-undang. Tentunya ini menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempertimbangkan RUU tersebut.
“Ini adalah suatu dinamika dalam pembahasan RUU di DPR. Di mana penolakan-penolakan maupun masukan-masukan akan menjadi perhatian dari Baleg untuk lebih mencermati pembahasan dari usulan dari pengusul tersebut,” katanya kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).
Dia menjelaskan, RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah dibahas sejak DPR periode sebelumnya. Saat ini memulai pembahasan kembali dari penjelasan pengusul di Baleg. Setelah itu baru ada keputusan apakah dilanjutkan atau tidak.
Sebabnya, Dasco meminta tidak perlu direspon berlebihan karena belum pasti masuk Program Legislasi Nasional atau tidak.
“Sehingga dinamika yang berkembang di masyarakat saya pikir tidak perlu berlebihan dan kita akan lihat prosesnya sampai sejauh mana. Apakah ini nanti bisa dimasukan lagi ke Prolegnas ke depan atau tidak,” kata politikus Gerindra ini.
Dia mengungkap, pada periode lalu memang RUU Larangan Minuman Beralkohol terganjal karena dianggap mengganggu industri minuman keras.
Untuk pembahasan yang sekarang, Dasco mengatakan akan dikaji kembali usulan RUU tersebut. Dia memastikan pengkajian itu akan dilakukan secara transparan.
“Kita tidak bisa berandai-andai karena kalau pengajian itu kan berlangsung secara terbuka, kemudian dilakukan komunikasi dialog dan tentu transparansi. Sehingga apa pun itu nanti hasilnya kita akan lihat kemudian,” tutupnya.
-
NASIONAL17/04/2026 18:00 WIBKPK Bongkar Dugaan Pengaturan Lelang di Kemenhub
-
NASIONAL17/04/2026 20:00 WIBBuku Baru DKPP Bongkar Gagasan Besar Jimly soal Etika
-
NUSANTARA17/04/2026 18:30 WIBTragis! Mayat Pria Ditemukan Penuh Luka Bacok di Kontrakan
-
DUNIA17/04/2026 19:00 WIB1 Juta Warga Eropa Desak Uni Eropa Putus Kerja Sama dengan Israel
-
JABODETABEK18/04/2026 05:30 WIBRencana Weekend ke Luar? Cek Dulu Prakiraan Hujan Jakarta 18 April
-
POLITIK18/04/2026 11:00 WIBKPK Usulkan 5 Jurus Cegah Politik Uang
-
POLITIK18/04/2026 06:00 WIBEfek Jokowi Luntur? Survei Terbaru Sebut PSI Tetap Jadi Partai Gurem
-
DUNIA18/04/2026 08:00 WIBIran Umumkan Jalur Minyak Global Kembali Normal

















