Bahas Desain Pemilu 2024, Tim Kerja Bersama Mulai Bertugas

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan Tim Kerja Bersama yang dibentuk untuk menyusun konsep dan desain pemilu serentak 2024 mulai bertugas.

“Ini rapat Tim Kerja Bersama yang disepakati dari Rapat Kerja kita terakhir. Tim ini dibentuk untuk tindak lanjuti draf konsep dan desain yang sudah disusun KPU untuk didalami dan disepakati, kira-kira konsep seperti apa pemilu di 2024,” kata dia, saat pembukaan rapat kerja dengan KPU, Kemendagri, Bawaslu dan DKPP di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Diketahui, rapat kerja dan rapat dengar pendapat, Senin (15/3), Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat membentuk Tim Kerja Bersama.

Tim ini dibuat dengan tujuan untuk mematangkan konsep dan desain penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024.

Doli melanjutkan tim ini beranggotakan 12 orang yang terdiri dari unsur Komisi II DPR, kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“Karena 2024 hajatan besar, kita sangat semangat, ini rapat ini seperti rapat kerja. bahannya kaya rapat kerja,” kata dia.
Lihat juga: KPU Butuh Rp86 Triliun untuk Pemilu Serentak 2024

Ia mengatakan tim tersebut juga akan menyusun mengenai agenda ke depan dan saling berkoordinasi satu sama lain.

“Kita mau awali pembahasan agenda ini ke depan seperti apa. Beberapa waktu lalu, masing-masing kita koordinasi. Kemendagri beberapa kali pertemuan dengan KPU, Bawaslu, kita ingin dengar hasil koordinasi tersebut seperti apa dan nanti kemudian susun agenda berikutnya,” kata Doli.

Diketahui, pilkada rencananya digelar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia akan serentak digelar pada tahun 2024.

Kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan digantikan oleh penjabat kepala daerah. Mereka akan memimpin pemerintahan daerah hingga pilkada berikutnya di 2024.

Pilkada seluruh Indonesia juga bakal dihelat di tahun yang sama dengan penyelenggaraan pemilu nasional atau pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD serta Pilpres.