Berita
Darurat Polusi Jakarta dan Sekitarnya, DPR Desak Pemerintah Lakukan Hal Ini
AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah agar menegur para pemilik pabrik serta PLTU terkait polusi di Jakarta dan sekitarnya.
“Pemilik pabrik dan PLTU yang mengepung Jakarta harus ditegur dan dipanggil karena menjadi salah satu penyebab buruknya polusi di kawasan Jakarta dan sekitarnya,” kata Netty dalam keterangan medianya, Jumat, (18/8/23)
Netty juga meminta para pemilik pabrik agar memberikan insentif kepada masyarakat yang rentan terdampak polusi.
“Insentif ini dapat disalurkan dalam berbagai bentuk, misalnya, penyediaan fasilitas kesehatan gratis untuk masyarakat yang setiap hari menghirup udara kotor,” tambahnya.
Kompensasi lain, kata Netty, dapat dimintakan dalam bentuk pembiayaan rekayasa cuaca hujan buatan pada saat volume cemaran udara tinggi.
Selain itu kata Netty, untuk mengurangi tingkat polusi, pemerintah harus mengampanyekan penggunaan transportasi umum kepada masyarakat alih-alih menggunakan kendaraan pribadi.
“Seperti kita ketahui, selain asap pabrik dan PLTU, kendaraan bermotor menjadi faktor penyebab tertinggi polusi di Jakarta dan sekitarnya,” ujar Netty.
Kampanye penggunaan transportasi umum, kata Netty, akan berhasil jika pemerintah terus memperbaiki fasilitas dan menambah jumlah ketersediaan transportasi umum yang layak dan nyaman.
“Penambahan dan perbaikan armada transportasi umum dapat dilakukan dengan akumulasi denda yang dimintakan pada pabrik dan PLTU yang memproduksi polusi udara,” paparnya.
Terakhir, pemerintah dapat memperluas kebijakan WFH di Jakarta dan sekitarnya.
“Kebijakan WFH untuk menyambut KTT Asean ke-43 harus diperluas tidak hanya untuk ASN tapi juga karyawan swasta agar terjadi pengurangan mobilitas dengan kendaraan,” kata Netty. (Red)
-
NASIONAL07/07/2026 19:44 WIBLonjakan Harta Zita Anjani, AHY, dan Ibas di LHKPN Berujung Desakan Audit dan Laporan ke KPK
-
RIAU08/07/2026 13:45 WIBKapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di Riau
-
NASIONAL07/07/2026 20:32 WIBPemerintah Tolak Bentuk Tim Investigasi Kasus Penembakan Pilot AS di Papua
-
JABODETABEK07/07/2026 20:00 WIBPramono Anung akan Kaji Usulan Tarif Langganan Rp200 Ribu per Bulan untuk Transjakarta dan Transjabodetabek
-
NASIONAL07/07/2026 21:30 WIBYusril: Agama, Etika, dan Konstitusi Jadi Pilar Demokrasi Indonesia
-
NASIONAL08/07/2026 06:00 WIBMuzani: Presiden Berhak Tunjuk Siapa Saja Wakili Negara
-
NUSANTARA08/07/2026 08:30 WIBHeboh ASN Pandeglang Diduga LGBT
-
DUNIA08/07/2026 08:00 WIBBom Guncang Damaskus Saat Macron Berkunjung

















