Berita
Gerindra dan PKS Soroti Soal Dewan Pengawas
Penunjukan dewan pengawas oleh presiden justru tidak sesuai dengan tujuan awal.
AKTUALITAS.ID – DPR resmi sahkan RUU KPK menjadi undang-undang. Tidak lama setelah disahkan, dua fraksi yaitu Gerindra dan PKS menyampaikan interupsi menyoroti soal penunjukan dewan pengawas.
“Kami hanya menyampaikan keberatan kami terkait dewan pengawas yang ditunjuk langsung tanpa dipilih lembaga independen, ini menjadi catatan kita semua bahwa ke depan kalau ini masih dipertahakan, saya, kami tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan semangat penguatan KPK itu sendiri yang ujungnya nanti justru malah melemahkan,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo dalam interupsinya, Selasa (17/9/2019).
Sementara itu politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah dalam interupsinya menganggap bahwa penunjukan dewan pengawas oleh presiden justru tidak sesuai dengan tujuan awal draf UU KPK yaitu membentuk dewas yang profesional dan terbebas dari dari intervensi.
“Fraksi PKS menolak ketentuan mengenai pemilihan anggota dewan pengawas yang menjadi kewenangan mutlak presiden serta keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan kepada pengawasan dalam Rancangan UU perubahan kedua Nomor 30 Tahun 2002,” ujarnya.
Sebelumnya DPR akhirnya mengesahkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada rapat paripurna ke-9 Masa Persidangan I 2019-2020, Selasa (17/9). Awalnya pada pembahasan tingkat pertama di Baleg, sebanyak tujuh fraksi mendukung secara bulat RUU KPK.
Dua Fraksi, PKS dan Gerindra setuju dengan sejumlah catatan, dan Partai Demokrat belum bersikap. Namun pada pengambilan keputusan tingkat II kali ini Demokrat akhirnya setuju dengan RUU KPK tersebut.
“Apakah pembicaran tingkat dua pengambilan keputusan terhadap RUU perubahan rancangan undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang undang?” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9) diikuti kata “setuju” oleh anggota yang hadir.
-
Multimedia12 hours ago
FOTO: Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu
-
POLITIK16 hours ago
Bawaslu Gelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu untuk Refleksi Kinerja dan Strategi Kedepan
-
POLITIK9 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
Ragam20 hours ago
Bantah Gelapkan Harta Warisan, Ratna Sarumpaet: Aku Enggak Dendam
-
Ragam17 hours ago
Aura Kasih Debut Jadi Eksekutif Produser, Film “Anak Kunti” Siap Menggebrak Asia
-
Nasional11 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
Olahraga22 hours ago
Dicoret dari Pelatnas, Christian Adinata: Perjuangan Tanpa Akhir di Dunia Bulu Tangkis
-
OtoTek18 hours ago
WhatsApp Hadirkan Fitur Baru untuk Meriahkan Libur Akhir Tahun