AKTUALIAS.ID – Pengamat hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Zevarius Usfunan menyebutkan salah satu poin pidato kenegaraan Presiden Jokowi yang membahas mengenai regulasi tumpang tindih, merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah di masa yang akan datang.
“Poin pidato kenegaraan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR (terkait regulasi), merupakan tantangan dalam pemerintahan ke depan, yang harus di atasi,” ujar Jimmy melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Menurut Jimmy terdapat banyak regulasi yang sudah dibatalkan, namun kemudian muncul kembali dalam peraturan yang baru yang dia sebut sebagai “regulasi zombie”.
Fenomena “regulasi zombie” tersebut merupakan hal ini harus segera diatasi, karena selain tidak hanya menyulitkan masyarakat namun juga dapat menghambat laju pembangunan.
“Setidaknya, dimulai dengan menempatkan orang yang paham terhadap masalah regulasi dan pemecahannya selama ini, dalam mendukung kerja kabinet,” ujar Jimmy.
Menurut Jimmy hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, dalam mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana yang diharapkan Jokowi dalam pidato kenegaraannya.
Sebelumnya dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia perlu untuk terus melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi, dalam bentuk debirokratisasi penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan.
Jokowi menyebutkan bahwa reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran. Selain itu aparatur negara tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, serta formalitas yang rumit dan membingungkan.
“Yang basa basi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. Ini harus kita hentikan. Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita menakut-nakuti kita yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” ujar Jokowi. [Antara]
