AKTUALITAS.ID – Partai Amanat Nasional memantapkan sikap politik, untuk tetap berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sikap politik ini, sebagai penegasan kemungkinan Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang berpeluang bergabung ke pemerintahan Jokowi.
Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh P. Daulay mengatakan, PAN tetap pada pendirian untuk menjadi partai penyeimbang. Tidak masuk dalam pemerintahan lima tahun ke depan.
“Dalam konteks ini, PAN kelihatannya sudah menetapkan akan berada di luar pemerintahan,” kata Saleh kepada VIVAnews, Sabtu ( 12/10).
Ia menjelaskan, berada di luar pemerintahan, bukan berarti semua kebijakan pemerintah ditolak. Jika memang kebijakan pemerintah itu sesuai dengan aspirasi rakyat, PAN akan mendukungnya.
“Namun sebaliknya, jika ada yang menyimpang dan berseberangan dengan aspirasi masyarakat, PAN tentu akan mengeritik, mengoreksi, dan mengingatkan pemerintah,” lanjut mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.
Saleh menilai, pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, lalu dilanjutkan dengan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto tak menjadi persoalan. Selama yang menjadi pembicaraan adalah terkait kondisi bangsa.
Namun, kalau hanya sekedar soal kursi kabinet, menurutnya, tidak produktif. “Apalagi, masih banyak persoalan bangsa ini yang perlu menjadi sorotan dan perhatian,” katanya.
Kekuatan penyeimbang untuk pemerintahan yang berkuasa, menurutnya, sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat. Hal ini penting, ada partai yang mengkritisi dan mengingatkan jalannya pemerintahan.
Partai Demokrat dan Partai Gerindra, sebelumnya adalah rival Jokowi dan koalisi di Pilpres 2019. Namun, usai Prabowo-Sandiaga Uno yang diusungnya dinyatakan kalah oleh KPU, kedua partai isunya mencuat merapat bergabung ke pemerintah.
Atas sikap itu, Saleh mengatakan, koalisi yang dibentuk bersama kedua partai itu dan PKS, telah dibubarkan, sehingga menjadi hak masing-masing partai.
Namun, di luar itu, lanjut Saleh, biar masyarakat yang memberi penilaian.
“Kalaupun mereka bergabung dengan pemerintah, masyarakatlah yang berhak memberi penilaian. Silahkan masyarakat menilai, mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan SBY di Istana Kepresidenan pada Kamis 10 Oktober 2019. Besoknya, giliran Prabowo yang menemui Jokowi pada Jumat 11 Oktober 2019.
Dua pertemuan politik itu tak menampik, membahas kemungkinan masuk kabinet pemerintahan Jokowi di periode kedua.
