Apindo: Ekonomi RI Stagnan Lima Persen, Pekerjaan Masyarakat Tak Berkualitas

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo, Haryadi Sukamdani menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mampu dicapai pemerintah selama lima tahun terakhir stagnan di kisaran lima persen, tidak memiliki kualitas yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dia mengatakan, selain stagnan, pertumbuhan yang tidak mencerminkan kapasitas optimal ekonomi Indonesia tersebut juga tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata.

Buktinya, lanjut Haryadi, meski tingkat pengangguran Indonesia berhasil diturunkan namun jenis pekerjaan yang dinikmati masyarakat kecil tidak berkualitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka per Februari 2019, memang hanya sebesar 5,01 persen lebih rendah, jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,13 persen. Pada periode itu, jumlah pengangguran menurun sekitar 50 ribu orang dalam setahun.

“Dalam arti yang menikmati pertumbuhan ini hanya kelas menengah atas, menengah bawah sebetulnya mereka dalam kondisi yang tertekan. Tertekan dalam arti kata lapangan kerja menyempit, lalu kondisi yang terkait dengan efisiensi perusahaan dan sebagainya,” kata dia di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (15/10).

Menurut Haryadi, salah satu indikasi persoalan itu adalah munculnya fenomena peningkatan pengemudi ojek online, meskipun dia tidak mampu menyebutkan data jelasnya. Namun, berdasarkan data per 2018 pengemudi ojek online untuk aplikator GoJek sebanyak 1,7 juta pengemudi sedangkan Grab dua juta pengemudi.

“Makanya, kalau Anda lihat ada fenomena driver ojol meningkat itu beralih ke sana. Jadi, memang itu yang kami dari Apindo selalu bilang, kalau mau kualitas pertumbuhan ekonomi bagus itu memang regulasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja harus satu napas dengan kebijakan yang ada,” tegas dia.

Selain itu, lanjut dia, jumlah penduduk miskin juga masih besar, jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta, yakni mencapai 30 persennya. Namun begitu, BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin turun 810 ribu orang per Maret 2019, menjadi 25,15 juta jiwa.

“Penduduk miskin datanya bisa dilihat di BPJS Kesesehatan. PBI (Penerima Bantuan Iuran) sudah mencapai 96,8 juta hampir 30 persen dari populasi penduduk 260 juta. Artinya mesin pertumbuhan ekonomi berat menjadi beban, artinya kita bukan menikmati bonus demografi tapi beban demografi,” tutur dia.

“Poinnya adalah kembali kepada bagaimana optimalkan produktivitas penduduk. Caranya adalah harus diberikan kesempatan lapangan kerja yang formal, bukan saya tidak setuju informal, karena lapangan kerja informal akan keluar dari sistem pencatatan ekonomi kita,” tambahnya.