Berita
NasDem: Jika Semua Gabung Kepemerintah,Buat Apa ada Pilpres
“Maka kemudian kami tetap ingin ada yang namanya check and balance yang dilakukan teman-teman dari parpol.
AKTUALITAS.ID – Partai NasDem kembali mengomentari kabar akan bergabungnya Partai Gerindra ke pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan, sudah santer beredar kalau partai pimpinan Prabowo Subianto itu mendapat jatah dua pos kementerian.
Politisi NasDem, Irma Suryani Chaniago, mengatakan, meski tak ingin mencampuri urusan parpol, namun ia menegaskan bahwa pemerintahan yang konstruktif, pemerintahan yang baik itu harus didampingi oleh oposisi.
“Kami bersikap, sejatinya menurut kami pemerintahan yang konstruktif, pemerintahan yang baik itu yang harus didampingi oleh oposisi. Menurut saya fungsi dari check and balance, kontrol itu harus ada,” kata Irma Suryani saat diwawancarai di Jakarta Selatan, Kamis (17/10).
Ketika ditanya apakah sebaiknya Partai Gerindra berada di barisan oposisi, ia enggan berkomentar terlalu jauh. Menurutnya, pemerintah yang absolut tentu akan menjadi otoriter.
“Oh no, kita tidak ingin mencampuri dapur parpol masing-masing. Tapi kami tetap pada satu keyakinan, bahwa pemerintah yang absolut itu relatif akan otoriter, kemudian menjadi zalim dan sebagainya,” katanya.
Irma menegaskan, NasDem tetap ingin ada yang namanya check and balance, itu dilakukan oleh partai politik. Ia menyebut, jika semua ingin bergabung ke pemerintah lalu untuk apa adanya pilpres.
“Maka kemudian kami tetap ingin ada yang namanya check and balance yang dilakukan teman-teman dari parpol. Kalau semuanya mau masuk ke pemerintah, menurut kami kenapa ada Pilpres? Kenapa kemarin tidak gabung saja semua,” katanya.
“Sekali lagi ini bukan karena kami resisten ya. Cuma begini, parpol itu kan harusnya memberi diskursus kepada rakyat, kepada konstituennya, salah satunya mengenai komitmen. Itu penting agar buruk rupa parpol yang dikatakan oleh masyarakat itu bisa tereliminasi. Jadi rakyat bisa percaya ke parpol,” katanya.
-
NASIONAL22/08/2026 11:00 WIBDPR Ultimatum Saudi Soal Dana Haji Rp66 Miliar
-
NASIONAL22/08/2026 09:00 WIBDaniel Johan: Karhutla Kalimantan Harus Jadi Bencana Nasional
-
NASIONAL22/08/2026 10:00 WIBBNN Ungkap Kapal Narkoba Berganti Nama Berkali-kali
-
NASIONAL22/08/2026 13:00 WIBKaltim Membara, Hotspot Tembus 9.861
-
NASIONAL22/08/2026 16:00 WIBDPR: Malaysia & Singapura Jangan Asal Protes Karhutla
-
NASIONAL22/08/2026 17:00 WIBKPK Temukan Dokumen “Hitung-hitungan” Kursi Unsoed
-
RIAU22/08/2026 21:10 WIBMenteri LH Cek Karhutla Kampar, Kapolda Riau Paparkan Dashboard Green Policing
-
RIAU22/08/2026 21:45 WIBWarga Rangsang Keluhkan Listrik Sering Padam, PLN Diminta Berikan Solusi Permanen

















