AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan) DPR RI Herman Hery meminta rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) dari ISIS agar dikaji mendalam. Ia berharap, mereka yang dipulangkan harus benar-benar melalui tahap deradikalisasi.
“Karena bagaimana pun orang yang sudah ke sana sudah terkontaminasi paham tersebut, jangan sampai mereka kembali diterima bulat-bulat langsung dikembalikan ke masyarakat dan membuat persoalan baru,” ujar Herman di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Politikus PDIP itu menilai, alasan kepulangan WNI eks ISIS itu harus benar-benar didalami. Kemudian, saat mereka benar-benar dipulangkan, maka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga diminta untuk melakukan penanganan secara profesional.
Menurut Herman, BNPT harus menerapkan program deradikalisasi yang terukur. Sehingga, para WNI yang pulang itu benar-benar lepas dari paham radikalisme saat mereka berbaur kembali dengan masyarakat.
“Jadi pemerintah dalam hal ini BNPT itu harus mempunyai program penanganan deradikalisasi eks ISIS ini, apa mekanismenya silahkan mereka lebih tau, tapi harus ada kajian yang matang,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepolisian menyebut, dari 600 WNI eks kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ada 47 yang nantinya akan dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan berstatus sebagai tahanan.
“(Sebanyak) 47 orang status sebagai tahanan, selebihnya pengungsi biasa. Tentu ke depannya profil dan verifikasi jadi penting gimana status mereka. Itu yang jelas eks ISIS. Eksistensi ISIS sudah tidak ada. Lalu, nanti ditelusuri juga gimana nasib WNI yang 600 orang itu terpapar ISIS,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/2).
Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah.
