AKTUALITAS.ID – Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan masih jadi peristiwa yang mengancam. Momen 2015-2016 terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terparah sampai membuat Presiden Joko Widodo membuat perjanjian.
Perjanjian itu menyangkut ancaman pencopotan terhadap kapolda, pangdam, kapolres, sampai danrem. Namun, hingga empat tahun berselang, menurut Jokowi perjanjian itu masih berlaku.
“Kenapa ini kita lakukan terus? Karena yang saya takutkan adalah ada gubernur baru, bupati baru, pangdam baru, danrem baru, yang baru masuk ke daerah itu. Ada kapolda baru, kapolres baru yang masuk daerah rawan kebakaran sehingga tak tahu aturan main kita yang sudah kita ubah sejak 2016,” jelas Jokowi, saat memberi pengarahan tentang Upaya Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Jokowi kembali menekankan aturan mencopot para kapolda, pangdam hingga tingkat kapolres dan danrem, akan berlaku hingga kini dan ke depan.
Pencopotan itu dilakukan, agar semua elemen dari TNI dan Polri tersebut ikut bekerja untuk mengantisipasi potensi-potensi kebakaran.
“Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang supaya yang baru-baru tahu semuanya. Kalau copot gubernur bupati wali kota enggak bisa. Bedanya di situ saja,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan, tahun 2015 adalah peristiwa kebakaran hutan yang terbesar menurutnya. Sebanyak 2,5 juta hektare lahan terbakar. Namun, setelah aturan ini diterapkan, pada 2017 terjadi penurunan kebakaran hutan dan lahan yang sangat signifikan. Hanya 150 ribu hektare yang terbakar.
Pun, momen 2018, titik api dan luas lahan yang terbakar malah naik. Tercatat, ada 590 ribu hektare lahan yang terbakar. Tahun 2019 pun sama, meningkat lagi hingga 1,5 juta hektare lahan yang terbakar.
“Ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan? Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta hektare, Brasil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Kanada 1,8 juta dan terakhir kebakaran besar terjadi di Australia, informasi pagi tadi 11 juta hektare,” jelasnya.
Untuk itu, Jokowi meminta agar penanggulangan kebakaran hutan tidak dilakukan saat api membesar. Tapi, begitu ditemukan titik api meski baru satu diminta harus segera diatasi. Jangan sampai menunggu tambah banyak dan membesar seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Dua minggu lalu sudah mulai ada api di Siak, Dumai, kecil. Untung segera dipadamkan. Padamkan, jangan sampai tambah 2, 3, 5. Setop waktu muncul satu. Hanya itu yang bisa kita lakukan agar api tidak membesar,” jelasnya.
