Berita
Diduga Kampanye Terselubung Saat Pandemi, Bawaslu Jateng Tegur Dua Petahana
AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah terus mendalami dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan Bupati Klaten Sri Mulyani. Keduanya diyakini memanfaatkan pemberian bantuan sembako di tengah pandemi Covid-19 kepada kelompok masyarakat dengan modus ditempeli stiker bergambar pasangan incumbent atau petahana. “Kita masih dalami dua pasangan petahana. Ada […]
AKTUALITAS.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah terus mendalami dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan Bupati Klaten Sri Mulyani.
Keduanya diyakini memanfaatkan pemberian bantuan sembako di tengah pandemi Covid-19 kepada kelompok masyarakat dengan modus ditempeli stiker bergambar pasangan incumbent atau petahana.
“Kita masih dalami dua pasangan petahana. Ada dugaan mereka melanggar aturan berkampanye, karena pemberian bantuan digunakan pencitraan dalam Pilkada 2020. Apalagi bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara atau dana publik,” kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Annaningsih saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2020).
Dia menyebut saat ini masih melakukan pembahasan seberapa besar tindak pelanggarannya. Sebab, pelaksanaan Pilkada sendiri diundur pada 9 Desember 2020. Apabila terbukti, pihaknya akan melayangkan surat teguran kepada Bawaslu kabupaten kota setempat untuk segera ditangani kasusnya.
“Tentu akan kita usut tuntas pelanggaran kampanye, kalau perlu berikan teguran keras. Ini petugas sudah kumpulkan bukti di lapangan. Kita tidak melarang kepala daerah memberi bantuan, asalkan niatnya harus ikhlas. Kalau pemberian bantuannya dilakukan sambil kampanye, itu yang kita larang,” jelasnya.
Sementara itu Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Jateng, Rofiuddin mengungkapkan saat ini, akan terus melakukan pengawasan terhadap proses pilkada 2020. Bila dalam pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka akan segera diusut dan ditangani.
Proses penanganan akan berlangsung sesuai dengan ketentuan berlaku.
“Jika temuan itu memenuhi unsur pidana maka akan diproses pidana pemilu, dan meneruskan ke instansi yang berwenang,” pungkasnya.
-
RIAU17/07/2026 13:30 WIB15 Ribu Hektare Lahan di Riau Hangus Dilalap Api
-
RIAU17/07/2026 15:05 WIBPolisi Bongkar Tambang Emas Ilegal di Pelalawan, Lima Pelaku Diamankan
-
EKBIS17/07/2026 14:00 WIBMenteri PKP: Hingga Pertengahan Juli 2026 Capaian Saluran Rumah Subsidi Sudah Lebih dari 102.900 Unit
-
POLITIK17/07/2026 13:00 WIBTitiek Bongkar Kejanggalan Tanda Tangan Basah Menhut Raja Juli di Tanah Suci
-
DUNIA17/07/2026 12:00 WIBIran Hujani Pangkalan AS dengan Rudal Kheibar
-
JABODETABEK17/07/2026 12:30 WIBAyah dan 2 Paman Diduga Perkosa Anak 9 Tahun di Bekasi
-
RIAU17/07/2026 16:00 WIBDitreskrimsus Polda Riau Bongkar Sawmill Ilegal dan Tetapkan Satu Orang Tersangka
-
OLAHRAGA17/07/2026 18:00 WIBTimnas Skateboard Indonesia Bidik Tiga Medali di Asian Games 2026

















