Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan tidak ada yang bisa mengambil tanah Palestina saat menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitter, Senin (25/5).
Dukungan itu disampaikan Erdogan sebagai tanggapan atas rencana Israel mencaplok wilayah Tepi Barat pada 1 Juli mendatang.
“Kami tidak akan mengizinkan tanah Palestina ditawarkan kepada orang lain. Saya mau menegaskan bahwa al-Quds al-Sharif (Kota Yerusalem), kota suci bagi tiga umat agama dan kiblat pertama kita umat Muslim, ada zona merah untuk semua umat Muslim di seluruh dunia,” kata Erdogan seperti dilansir kantor berita Anadolu.
Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur merupakan wilayah Palestina yang masih diduduki secara ilegal oleh Israel. Israel tetap memperluas pendudukannya di wilayah itu meski komunitas internasional menganggap pendudukan langkah itu melanggar hukum internasional.
Erdogan mengatakan “tatanan global selama ini telah gagal menghasilkan keadilan, perdamaian, ketenangan, dan ketertiban” bagi bangsa Palestina.
“Pekan lalu, kami menyaksikan bahwa proyek pendudukan dan aneksasi baru yang mengabaikan kedaulatan Palestina dan hukum internasional dilakukan oleh Israel,” ucap Erdogan.
Rencana pencaplokan itu dilakukan Israel sebagai bagian dari kesepakatan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kepala Partai Biru dan Putih, Benny Gantz.
Rencana aneksasi itu memicu amarah dari seluruh dunia, terutama negara Muslim termasuk Turki.
Sebelumnya, melalui juru bicaranya Ibrahim Kalim, Erdogan menegaskan pencaplokan Tepi Barat oleh Israel merupakan tindakan kejahatan.
Selain Turki, Iran juga dengan lantang mengecam rencana negara Zionis itu.
Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan membatalkan seluruh perjanjian damai yang disepakati dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai bentuk protes atas rencana pencaplokan tersebut.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan bangsa Palestina tidak lagi terikat dengan perjanjian yang nota kesepahaman yang sudah ditandatangani dengan pemerintah Israel dan Amerika Serikat, termasuk soal perjanjian keamanan,” kata Abbas saat menyampaikan pernyataan di Ramallah, seperti dikutip Associated Press.
Abbas tidak menjelaskan apa dampak keputusan tersebut dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh pemerintah Palestina.
“Israel harus mempertanggungjawabkan janjinya di hadapan masyarakat dunia sebagai pihak yang menduduki tanah Palestina, sesuai Konvensi Jenewa 1949,” ujar Abbas.