AKTUALITAS.ID – DPR dan Pemerintah sepakat menggelar Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember. Hal ini menuai banyak protes dari pegiat pemilu. Sebab, pilkada digelar di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19.
Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby mengingatkan, pemerintah soal korban jiwa yang jatuh pada penyelenggaraan pemilu 2019 lalu. Hal tersebut bakal terulang dengan jumlah yang lebih besar, jika pelaksanaan Pilkada serentak tetap dipaksakan terjadi di 9 Desember.
“Catatan pilu di 2019 kemarin. Ada beberapa insiden soal kemanusiaan kita jangan kemudian kita seakan melupakan itu dan mengulangi genosida kemanusiaan di Pilkada 2020 juga,” ujar dia, dalam sebuah diskusi yang digelar online, Kamis (28/5/2020).
Dengan adanya pandemi Covid-19, maka yang terancam keselamatan jiwanya bukan saja para petugas dari sisi penyelenggara pemilu, melainkan juga dari masyarakat pemilih.
“Tidak hanya penyelenggaraan ad hoc yang menjadi korban kalau di 9 Desember nanti tetap dipaksakan, tapi semua masyarakat pemilih yang akan datang ke TPS nanti juga akan menjadi malapraktik di antara kita,” ujarnya.
Menurut dia, jika berpegang pada prinsip demokrasi Indonesia, maka Pilkada serentak tidak dapat dilaksanakan di tengah pandemi yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 itu. “Di situ akan semacam genosida kemanusiaan besar-besaran di tingkat TPS karena kita semua datang berkumpul,” tegas dia.
“Prinsip demokrasi kita adalah langsung, umum, sedangkan Covid-19 ini standarnya ya nggak boleh kumpul-kumpul. Kita semacam mengulangi kondisi yang penting untuk diperhatikan bahwa kita punya catatan pilu juga di 2019,” ujar Alwan.
Dia pun mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 akan berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat. Baik dari pemilih maupun juga dari jumlah kontestan yang akan bertarung.
“Partisipasi tidak maksimal baik pemilih maupun partisipasi pasangan calon. Kalau 2015 ada 838 Paslon, mungkin 2020 kurang dari itu,” tandas dia.
