Berita
Ada Wabah Virus Corona, Mendagri: Bukan Hambatan Pelaksanaan Pilkada
AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi wabah virus corona jangan menjadi hambatan bagi kepala daerah. Pilkada dalam situasi seperti sekarang justru menjadi ujian kepemimpinan bagi kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19. “Justru dengan adanya pilkada ini tidak menjadi penghambat atau media penularan, tapi justru memacu […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi wabah virus corona jangan menjadi hambatan bagi kepala daerah. Pilkada dalam situasi seperti sekarang justru menjadi ujian kepemimpinan bagi kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19.
“Justru dengan adanya pilkada ini tidak menjadi penghambat atau media penularan, tapi justru memacu para kepala daerah untuk maksimal menangani covid-19, karena itu menjadi ujian kepemimpinan,” kata Tito saat
rapat secara virtual dengan DPD RI, Rabu (10/6/2020).
Dia menjelaskan, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, kepala daerah bisa memperlihatkan kinerjanya kepada masyarakat sekaligus memacu masyarakat untuk bangkit untuk menjalani tatanan kehidupan normal yang baru alias new normal.
“Dilihat langsung oleh rakyat dan kita menjadikan pilkada 2020 sebagai sarana untuk bangkitkan semangat warga masyarakat untuk membangun kehidupan dengan tatanan baru, tetap produktif dan aman dari Covid-19,” katanya.
Dalam rapat itu Tito mengungkapkan protokol kesehatan akan dilaksanakan dengan ketat. Pemerintah sudah bersepakat dengan DPR dan KPU untuk memperketat penerapan protokol kesehatan selama rangkaian tahapan pilkada.
Ia juga memastikan telah berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah beserta semua unsur yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan pilkada serentak nanti. Dalam rangka penerapan protokol Covid-19 diperlukan penyesuaian kebutuhan barang dan atau anggaran.
Salah satu yang diminta oleh Komisi II DPR RI dan pihak-pihak lain adalah penerapan protokol kesehatan, yang berimplikasi kepada kebutuhan barang dan/atau anggaran untuk pengamanan, atau proteksi untuk penyelenggara atau pemilih. Jumlah pemilih di TPS maksimal 500 orang per TPS dan dengan diatur waktunya pencoblosannya.
-
NUSANTARA04/08/2026 23:00 WIBRatusan Dapur MBG Belum Kantongi Sertifikat Higiene
-
DUNIA05/08/2026 00:00 WIBIran Tak Lagi Aman, Milisi Kurdi Klaim Gempur Pangkalan IRGC
-
NASIONAL05/08/2026 11:00 WIBWaspadai Potensi Kericuhan, Aksi 50 Ribu Buruh Ditunda
-
EKBIS05/08/2026 09:30 WIBIHSG Dibuka Menguat ke 6.338
-
OTOTEK05/08/2026 13:30 WIBWhatsApp Kena Gelombang Suspend, Begini Cara Selamatkan Akun
-
POLITIK05/08/2026 10:00 WIBPegiat Pemilu Minta MK Rombak Aturan Sengketa Pilpres
-
EKBIS05/08/2026 10:30 WIBRupiah Hajar Dolar AS di Awal Sesi
-
NUSANTARA05/08/2026 07:30 WIBDua Pendaki Hilang Misterius di Gunung Piramid Bondowoso