Berita
Akibat Dampak Pandemi, Airlangga Ramal Ekonomi RI Baru Bisa Pulih 2022
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut krisis ekonomi akibat dampak pandemi virus Corona (COVID-19) baru bisa pulih pada 2022 mendatang. Sebab krisis ekonomi kali ini lebih parah dari krisis 2008 lalu. “Krisis ini tidak selesai sampai akhir tahun ini. Tapi juga bisa terus bergeser ke tahun 2021, 2022, untuk recovery,” kata Airlangga […]
AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut krisis ekonomi akibat dampak pandemi virus Corona (COVID-19) baru bisa pulih pada 2022 mendatang. Sebab krisis ekonomi kali ini lebih parah dari krisis 2008 lalu.
“Krisis ini tidak selesai sampai akhir tahun ini. Tapi juga bisa terus bergeser ke tahun 2021, 2022, untuk recovery,” kata Airlangga dalam diskusi virtual HIPMI, Kamis (18/6/2020) malam.
Krisis 2008 lalu terjadi akibat subprime mortgage di Amerika Serikat (AS). Saat itu, hanya sektor keuangan yang dinilai terpukul dan lainnya masih bisa selamat. Sedangkan saat ini semua sektor terkena dampak, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “UMKM selamat pada krisis 2008. Kalau dilihat krisis sekarang ini tidak lebih dalam dari 1998 namun lebih dalam dari 2008. Semua sektor ini sekarang turun,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah sedang gencar menerbitkan insentif fiskal kepada hampir semua lapisan masyarakat yang terdampak pandemi ini. Insentif itu mulai dari pembebasan pajak, bantuan sosial (bansos), hingga diskon listrik.
“Pemerintah siapkan pelebaran defisit anggaran agar ada ruang untuk melakukan stimulus fiskal dan pembiayaan,” imbuhnya.
Lebih rinci dijelaskan, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran belanja untuk penanganan virus Corona sebesar Rp 695,20 triliun. Dana itu digunakan untuk penanganan di sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) atau untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Rp 106,11 triliun.
Dengan penambahan itu, total belanja otomatis menjadi bengkak. Pemerintah pun memproyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tembus 6,27%.
“Kami siapkan skenario defisit akan kembali normal pada 2023,” ujarnya.
-
RIAU16/04/2026 20:45 WIBCegah Karhutla, Kapolres Rokan Hulu Turun Langsung Sosialisasi ke Desa
-
RIAU16/04/2026 21:30 WIBKader NasDem Riau Gelar Aksi Damai, Protes Cover Majalah Tempo
-
JABODETABEK16/04/2026 22:30 WIBPenonaktifan Sementara 16 Mahasiswa FHUI Bukan Sanksi Akhir
-
DUNIA16/04/2026 21:00 WIBPos Pemeriksaan Militer Dibangun Pasukan Israel di Bethlehem
-
NUSANTARA16/04/2026 23:30 WIBSaat Patroli, Tim Gabungan Kontak Tembak dengan KKB di Yahukimo
-
NASIONAL16/04/2026 21:45 WIBST Burhanuddin Raih KWP Award 2026, Kejaksaan Dinilai Aktif Jaga Aset Negara
-
OLAHRAGA16/04/2026 22:00 WIBKetua Umum PBTI: Sinergitas dan Kolaborasi Jadi Kunci Pencapaian Target Taekwondo Indonesia.
-
RIAU17/04/2026 00:01 WIBKapolres Bengkalis Prioritaskan Desa Jangkang sebagai Kampung Bebas Narkoba

















