Presiden Venezuela Nicolas Maduro memerintahkan duta besar Uni Eropa, Isabel Brilhante Pedrosato untuk meninggalkan negara itu dalam tempo 72 jam.
Pengusiran ini dilakukan setelah Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap 11 pejabat Venezuela, termasuk anggota parlemen, seorang hakim, dan kepala militer senior yang merupakan pendukung setia Maduro.
“Jika mereka tidak bisa menghormati Venezuela, maka mereka harus meninggalkannya. Mereka (Uni Eropa) menganggap boneka (Juan Guaido) sebagai presiden,” kata Maduro dalam sebuah pidato pada Senin (29/6) seperti mengutip AFP.
“Saya telah memutuskan untuk memberikan waktu kepada duta besar Uni Eropa selama 72 jam untuk meninggalkan negara ini,” ucapnya.
Maduro mengatakan jika pihaknya telah menyiapkan sebuah pesawat untuk mengantarkan Pedrosato meninggalkan Venezuela kendati ruang udara negara tertutup untuk penerbangan komersial di tengah aturan penguncian wilayah (lockdown).
Hubungan antara Venezuela dengan Uni Eropa telah tegang sejak 2017 lalu. Venezuela menjadi negara Amerika Latin pertama yang menerima sanksi dari Uni Eropa, termasuk embargo senjata.
Sanksi tersebut dijatuhkan karena mereka bertindak melawan Majelis Nasional, yang didominasi oleh oposisi. Mereka yang terkena sanksi diakui oleh pemerintah Maduro tetapi tidak diakui oleh anggota Majelis.
Sanksi tersebut termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset. Sejauh ini, sebanyak 36 pejabat Venezuela yang memiliki hubungan dengan pemerintah Maduro telah menghadapi sanksi.
Pejabat Uni Eropa dalam sebuah pernyataan mengatakan jika sanksi yang menyasar sejumlah pejabat Venezuela tidak memengaruhi warga lain secara umum.
Dewan Uni Eropa menyebut 11 orang yang mendapat sanksi secara khusus bertanggung jawab karena bertindak melawan fungsi demokrasi Majelis Nasional, termasuk mencabut kekebalan parlemen dari beberapa anggotanya. Dewan juga menuding mereka menciptakan hambatan untuk solusi politik dan demokratis untuk krisis di Venezuela.
Sebelumnya AS telah memberlakukan banyak sanksi terhadap Venezuela, termasuk salah satunya terhadap perusahaan minyak dan gas alam, PDVSA.
Pada Januari 2019, pemimpin oposisi Guaido menyatakan diri sebagai presiden sementara Venezuela dan mengecam pemerintahan Maduro sebagai pemerintahan tidak demokratis. Guaido juga menyerukan pemecatan Maduro dan melakukan melakukan serangkaian upaya untuk menggulingkan rivalnya dari kekuasaan.
Guaido diakui sebagai presiden sementara Venezuela oleh lebih dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar anggota Uni Eropa.
