AKTUALITAS.ID – Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait mengaku mendapat banyak kendala dalam mengelola pembelajaran jarak jauh (PJJ). Terutama mengenai keterbatasan listrik dan internet serta gawai.
Menurutnya, Mendikbud Nadiem Makarim harus mendengar langsung keluhan dan kendala di daerah. Tidak melalui anak buahnya di Kemendikbud.
“Saya usul Mendikbud satu waktu buka ruang untuk kami, seluruh Disdik untuk komunikasi langsung. Jangan kasih ke Dirjen, sehingga infonya kita tidak tau sampai atau tidak,” ujar Christian melalui konferensi video pada acara diskusi daring, Senin (20/7/2020).
“Memang susah ini birokrasi, karena itu kita stres dengan kondisi ini. Sudah refocussing dana pendidikannya tidak ada, terus kita harus berjuang menyelamatkan anak-anak 600 ribu orang dengan 18 guru di Papua,” tambahnya.
Christian menjelaskan bahwa pembelajaran di Papua dilakukan dengan dua metode, yakni via internet atau daring dan luar jaringan (luring) atau tatap muka. Namun pembelajaran daring hanya bisa dilakukan 46 persen siswa di Papua.
Christian sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perkembangan terbaru juga sudah disampaikan langsung ke kantor Kemendikbud di Senayan, Jakarta.
“Kebetulan saya di Jakarta, saya berikan ke Kemendikbud langsung data sinyal yang mereka minta. Langsung data titik koordinatnya agar mudah dipantau. Tapi memang [jaringan] masih terus menjadi masalah,” ungkapnya.
Di samping kendala jaringan, keterbatasan kemampuan guru dan siswa mengoperasikan gawai juga jadi masalah. Tetapi ketika ada siswa atau guru yang bisa, kadang gawai yang akan digunakan tidak ada.
Ia mengaku sudah berupaya melakukan pelatihan kepada guru. Namun pelatihan hanya mampu mencakup 500 sampai 800 guru. Padahal jumlah guru di Papua ada 18 ribu dan hampir 40 persen tak paham teknologi.
Christian mengatakan pihaknya juga sudah memberikan 12 ribu radio dan 25 ribu buku cetak secara gratis untuk membantu PJJ bagi siswa di pedalaman Papua. Namun hal ini pun belum mencakup keseluruhan jumlah siswa.
Pada tahun ajaran baru ini, terdapat 17 kabupaten/kota yang berada di zona hijau. Namun Christian belum mau membuka sekolah karena mendapati sejumlah kasus pada beberapa zona hijau jelang masuk sekolah.
Dia masih menginstruksikan sekolah melakukan PJJ setidaknya hingga 31 Juli. Jika ada sekolah yang ingin tatap muka, ia menekankan persiapan dan keamanan siswa harus terjamin.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan ada 9.113 desa/kelurahan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang belum terjangkau jaringan 4G.
“Walaupun sudah ada [proyek pembukaan akses jaringan] yang on-going sebanyak 1.096, tapi berarti masih ada [hampir] 8 ribu yang belum,” ujarnya.
Menurut data Perencanaan Digitalisasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G.
Dari keseluruhan wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang terfasilitasi jaringan 4G, 44,35 persen terfasilitasi jaringan 3G, dan 68,54 persen terfasilitasi jaringan 2G. Artinya ada 31,46 persen wilayah yang belum terfasilitasi.
Dalam hal ini, Hetifah mendesak Kemendikbud segera memetakan data kebutuhan PJJ di lapangan. Ini termasuk sekolah yang kesulitan jaringan, fasilitas teknologi sampai akses listrik.
“Udah ada survei, tapi online. Ya hanya yang punya jaringan internet yang terdeteksi. Gimana yang di pelosok? Jadi validitas surveinya dipertanyakan,” lanjutnya.
Ia menilai Kemendikbud belum berupaya maksimal dalam penerapan kebijakan di tengah pandemi. Terlebih karena tidak melakukan relokasi anggaran berdasarkan pembentukan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020.
Selain itu, Hetifah juga menagih penyesuaian kurikulum yang lebih adaptif pada PJJ. Ia menilai hal ini perlu berkaca pada penerapan PJJ selama empat bulan lalu.
Sebelumnya Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemdikbud Evy Mulyani mengatakan masih memetakan daerah yang terkendala akses listrik. Padahal tahun ajaran 2020/2021 sudah dimulai sejak 13 Juli lalu.
Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud juga menyiapkan modul pembelajaran yang bakal disebarkan ke sekolah yang tak mampu melakukan pembelajaran daring. Modul ini diharapkan bisa membantu siswa belajar dengan pengawasan minim dari guru.
Perkara minimnya pelatihan guru di daerah terpencil juga menjadi permasalahan yang diteriakan guru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril menyarankan guru belajar dari sesama guru.
“Tentunya dengan semua keterbatasan kita melihat banyak guru yang bisa melakukan pembelajaran, atau belajar dengan satu sama lain di daerah 3T,” ungkapnya melalui konferensi video, Senin (13/7).
Ia mengklaim pembelajaran di sejumlah daerah 3T juga masih bisa terlaksana meskipun banyak kendala. Hal ini ia dapati berdasarkan laporan maupun pantauan pihaknya.
