Kepala BP2MI Duga Sindikat PMI Ilegal Disokong oleh Kekuasaan

AKTUALITAS.ID – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menduga banyak pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang diberangkatkan oleh sindikat yang disokong oleh kekuasaan.

Hal ini dikatakannya setelah melihat pemulangan para tenaga kerja Indonesia (TKI) ini dari Malaysia.

“Penempatan bisa lebih dari 100 PMI tapi untuk pemulangan bisa 3.000 orang yang ditangani oleh UPT BP2MI. Artinya mereka yang keluar dari jalur ilegal itu cukup tinggi angkanya,” Benny saat berkunjung ke Pontianak, Kalbar, Minggu (23/8/2020).

“Sindikat ini adalah para komplotan yang sebetulnya pemilik modal yang menggunakan kaki tangannya di lapangan kemudian dibekingi oleh oknum yang menggunakan atribut kekuasaan,” kata dia.

Benny mengatakan tak akan pandang bulu untuk menindak siapa pun yang berkomplot dan mendapatkan uang dengan cara cepat dan jumlah yang banyak dengan cara menjual manusia ke negara lain.

“Kita nyatakan [pedagang manusia] sebagai musuh negara, pengkhianat bangsa, dan pengkhianat merah putih. Karena ketika mereka berorientasi untuk mendapatkan uang dari PMI kita, namun di sisi lain mereka yang juga angkat tangan ketika PMI mendapatkan masalah. Akhirnya, para PMI ini diambil alih oleh negara,” katanya.

Pihaknya pun sudah membentuk satuan tugas (satgas) terkait PMI ilegal ini serta menyosialisasikan kepada masyarakat terkait sindikat tersebut.

“Kita telah membentuk Satgas pengiriman ilegal PMI. Launching-nya tanggal 17 Agustus kemarin. Kita harapkan Satgas ini dapat bekerja secara efektif dan bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya begitu juga dengan kelompok-kelompok masyarakat,” kata dia.

“Di sisi lain juga memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat untuk mendaftar PMI secara legal. Itu penting dilakukan,” lanjutnya.

Satgas yang dibentuknya pun, aku dia, langsung tancap gas setelah dibentuk. Beberapa hari lalu, tim Satgas ini menggerebek salah satu villa di Cipanas, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

“Saya temukan ada ABK (anak buah kapal) yang belum bisa kembali ke kampung masing-masing disebabkan pihak perusahaan tidak menggaji mereka dari Rp40 sampai 80 juta,” ungkap Benny, yang merupakan kader Partai Hanura ini.

“Kejahatan ini sudah berlangsung lama. Dan tidak boleh kita berikan ruang kosong di otak para pemilik modal yang dibekingi oknum seolah-olah dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa mengatur negara ini,” ucap dia.

Sementara, data pemulangan UPT BP2MI Wilayah Pontianak periode Januari hingga 20 Agustus 2020 mencatat 2.944 PMI yang dipulangkan melalui 3 pintu yakni Bandara Supadio, PLBN Entikong, dan PLBN Aruk.

Sedangkan, jumlah PMI dari wilayah Kalbar sebanyak 1505 dan dari luar Kalbar 1.439 orang.

“Dari 2.944 itu ada sebanyak 2.588 yang dideportasi, 248 repatriasi dan 73 meninggal, serta 1 orang gangguan kejiwaan. Ini kenapa kita lakukan terus sosialisasi kepada masyarakat jangan mudah percaya dengan sindikat ilegal untuk bekerja ke luar negeri,” ujar Kepala UPT BP2MI Wilayah Pontianak, Kombes Pol Erwin Rachmat.

Erwin mengatakan pihaknya saat ini ingin memberdayakan PMI di sektor terampil, profesional. Caranya dengan mengumpulkan sejumlah PMI purna atau yang pernah menjadi PMI yang diberikan pelatihan wirausaha dan biaya pelatihannya akan ditanggung negara.

Ia mengatakan, ada delapan PMI purna yang sudah bekerja dengan berwirausaha di Indonesia dengan membawa uang tabungan mereka selama bekerja di luar negeri.

Tadi dilakukan pelatihan literasi keuangan. Sebab perlindungan yang dilakukan oleh BP2MI tidak hanya terhadap PMI saja namun juga keluarganya. Juga saat, sebelum dan sesudah bekerja,” ujarnya.