Ketua DPR: PSBB Jangan Hanya di Atas Kertas

AKTUALITAS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani prihatin atas peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Dia meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pengendalian penularan virus Corona.

“Pemerintah pusat dan daerah mutlak harus berkoordinasi. Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya,” kata Puan kepada wartawan, Kamis, (10/9/2020).

Pemerintah pusat dan daerah, katanya, harus menghargai pengorbanan masyarakat yang telah membatasi aktivitas harian dan perekonomiannya selama masa PSBB.

Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah untuk dapat mengendalikan dan menangani pandemi, termasuk optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

“Jangan sia-siakan pengorbanan masyarakat yang berdiam diri di rumah. Aturan-aturan PSBB jangan hanya di atas kertas, tapi harus dilaksanakan, konsisten, dan tegas dalam pengawasannya,” ujarnya.

Puan menyatakan sangat prihatin karena dalam data peningkatan kasus COVID-19, terdapat ribuan anak berusia di bawah 19 tahun yang positif COVID-19. Dan sebelumnya, ia pernah mengingatkan pemerintah untuk ingat waktu injak rem dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam upaya menangani pandemi COVID-19.

Atas dasar itu, ia mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga ke tingkat keluarga. Selain disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, pemerintah juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat.

Ia mengapresiasi peran perempuan atau para ibu di tengah pandemi COVID-19 yang tetap berjuang menyediakan dan memastikan makanan sehat di rumah serta mendisiplinkan pola hidup sehat.

DPR meminta pemerintah meningkatkan pelaksanaan program testing, tracing, dan treatment (3T), dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Soalnya, cakupan orang yang menjalani tes dengan metode polymerase chain reaction (PCR) selama ini masih jauh dari target yang diharapkan.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapat pelayanan kesehatan yang setara, khususnya tes PCR demi menanggulangi penyebaran COVID-19, hingga vaksin ditemukan dan didistribusikan,” katanya.