Demokrat Desak Cakada yang Tak Terapkan Protokol Kesehatan Diberi sanksi

AKTUALITAS.ID – Partai Demokrat meminta penguatan instrumen hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak di tengah Pandemi Covid-19. Demokrat menilai perlu ada penindakan terhadap pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Partai Demokrat meminta ada ketegasan bagi untuk melakukan penindakan paslon-paslon yang tidak mengindahkan protokol covid. Artinya mekanisme sanksi harus diperkuat. Instrumen hukumnya harus diperkuat,” kata Sekretaris Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani dalam diskusi, Sabtu (3/10/2020).

Dia menuturkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar dibentuk satuan tugas Covid-19 di internal partai. Tugasnya untuk memastikan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat mematuhi protokol kesehatan.

“Rencana pembentukan satgas pilkada yang antara lain tugas besarnya memastikan paslon kita mengindahkan protokol covid. Sampai timses sekalipun bagaimana timses pada masa pandemi gerakan paling efektif menyesuaikan protokol covid,” ujarnya.

Tim ini akan memantau gerakan pasangan calon dan timsesnya supaya benar-benar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

“Tim itu akan melakukan kunjungan ke daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi,” tutup Kamhar.