Wakil Ketua Komisi VII DPR: Sambut Positif Pengahapusan Premium


Sekjen PAN Eddy Soeparno

AKTUALITAS.ID – Pemerintah berencana untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium (RON-88). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendukung rencana tersebut demi lingkungan yang lebih baik.

“Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, kami menyambut positif rencana menghapus Premium karena memang perlu ada peningkatan kualitas bahan bakar kita. Sesuai program Blue Sky untuk BBM yang lebih ramah lingkungan,” kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Realisasi program penghapusan Premium tersebut, Eddy menekankan beberapa catatan penting untuk pemerintah. Pertama, penghapusan BBM Premium dilaksanakan bertahap, agar tidak terjadi gejolak sosial.

“Harus ada langkah langkah jelas dan terukur untuk mencegah kelangkaan Premium di daerah-daerah tertentu. Karena hal tersebut bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” ungkap Sekjen DPP PAN tersebut.

Catatan kedua, Eddy meminta pemerintah mempertahankan ketersediaan BBM Premium di daerah-daerah 3T. Yaitu, Tertinggal, Terluar, dan Terdalam.

“Sebaiknya BBM Premium tersebut harus tetap ada di daerah-daerah 3T tersebut. Karena masih banyak warga pengguna minyak tanah. Artinya, kita harus melaksanakan kebijakan ini secara selektif dan progresif,” tambahnya.

Eddy mengapresiasi Pertamina karena dianggap telah melaksanakan program tersebut dengan naik. Salah satunya dengan memberikan diskon atas harga dari BBM dengan RON di atas 92 .

“Dengan kebijakan diskon tersebut, masyarakat pun pada hari ini sudah berangsur-angsur berpindah dari Premium ke BBM jenis lebih tinggi, seperti Pertalite dan Pertamax. Saat ini di sejumlah daerah seperti Subang dan Tegal, kita sudah tidak melihat penjualan BBM Premium. Ternyata masyarakat bisa menerimanya dengan baik,” papar Ekonom senior itu.

Selain itu, Eddy berharap, ke depannya, pengurangan BBM Premium bisa dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah tertentu. Seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan sekitarnya.

“Sehingga target pengurangan emisi dari sektor transportasi bisa terlaksana tanpa gangguan serta gejolak sosial lainnya,” tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tersebut.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>