Vietnam mengancam akan menutup Facebook jika tidak tunduk pada aturan pemerintah untuk menyensor lebih banyak konten politik lokal di platformnya.
Facebook memenuhi permintaan pemerintah Vietnam pada bulan April lalu untuk secara signifikan meningkatkan sensornya terhadap postingan “anti-pemerintah” yang dilakukan oleh pengguna lokal. Namun pada bulan Agustus, Vietnam kembali meminta pihak perusahaan untuk meningkatkan pembatasan unggahan terkait hal penting, kata pejabat senior di perusahaan media sosial raksasa AS itu.
“Kami sudah sepakat pada April, Facebook telah mematuhi semua permintaan dan kami berharap pemerintah Vietnam melakukan hal yang sama,” jelas pejabat tersebut yang enggan menyebutkan namanya, demikian dikutip dari Reuters, Jumat (20/11).
Menurutnya, salah satu ancaman adalah penutupan total operasional Facebook di Vietnam oleh pemerintah. Vietnam merupakan pasar utama perusahaan media sosial dengan perolehan pendapatan hampir USD 1 miliar (Rp 14 triliun), menurut dua sumber yang mengetahui angka tersebut.
Di Vietnam, meskipun keterbukaan terhadap perubahan sosial meningkat, Partai Komunis yang berkuasa tetap mempertahankan kontrol ketat atas media dan hanya sedikit mentolerir oposisi. Hal tersebut membuat Vietnam menempati urutan kelima dari bawah dalam peringkat kebebasan pers global yang disusun oleh Reporters Without Borders.
Menanggapi pertanyaan Reuters, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan Facebook harus mematuhi hukum setempat dan menghentikan “penyebaran informasi yang melanggar adat istiadat tradisional Vietnam serta melanggar kepentingan negara”.
Seorang juru bicara Facebook mengatakan telah menghadapi tekanan tambahan dari Vietnam untuk menyensor lebih banyak konten dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam laporan transparansi dua tahunan yang dirilis pada hari Jumat, Facebook mengatakan telah membatasi akses ke 834 konten di Vietnam dalam enam bulan pertama tahun ini, menyusul permintaan dari pemerintah Vietnam untuk menghapus konten anti-negara.
Facebook yang melayani sekitar 60 juta pengguna di Vietnam sebagai platform utama untuk e-commerce dan menyatakan perbedaan pendapat politik, terus-menerus berada di bawah pengawasan pemerintah.
Reuters secara eksklusif melaporkan pada bulan April lalu, server lokal Facebook di Vietnam telah dinonaktifkan awal tahun ini hingga memenuhi tuntutan pemerintah.
Facebook sendiri telah lama menghadapi kritik dari kelompok hak asasi karena terlalu patuh dengan permintaan sensor pemerintah.
“Namun, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa layanan kami tetap tersedia sehingga orang dapat terus mengekspresikan diri,” kata juru bicara itu.
Vietnam telah mencoba meluncurkan jaringan media sosial untuk bersaing dengan Facebook, tetapi tidak cukup populer. Pejabat Facebook mengatakan bahwa perusahaan belum melihat eksodus pengguna Vietnam ke platform lokal.
Dia juga mengatakan, Facebook telah menjadi sasaran “kampanye media negatif selama 14 bulan” di media milik pemerintah.
