Wartawan Disemprot, Benny Harman Kini Minta Maaf

AKTUALITAS.ID – Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026), memicu polemik.

Benny menjadi sorotan setelah melontarkan ucapan yang dinilai merendahkan wartawan saat menjawab pertanyaan mengenai ketidakhadiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sejumlah agenda kenegaraan.

Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) langsung mengecam pernyataan tersebut dan meminta Benny menyampaikan permintaan maaf.

Polemik bermula ketika wartawan menanyakan alasan SBY tidak hadir dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD.

Benny menjelaskan SBY masih berada di Amerika Serikat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan hingga akhir Agustus.

Namun, ketika pertanyaan mengenai kemungkinan kehadiran SBY kembali diajukan, Benny merespons dengan nada keras.

“Woi, kau otak kamu ada gak. Saya jelaskan gitu kok,” ujar Benny.

Ia juga menyebut ada wartawan yang dinilainya mengajukan pertanyaan berulang meski penjelasan sebelumnya sudah diberikan.

“Kalau dia sudah check-up di sana sampai akhir bulan kok masih nanya lagi, banyak wartawan yang aneh-aneh sekarang ini,” lanjutnya.

Ucapan tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan parlemen.

Wakil Ketua KWP Erwin Siregar menyayangkan sekaligus mengecam pernyataan Benny.

Menurut Erwin, wartawan memiliki kewajiban melakukan konfirmasi ulang untuk memastikan informasi yang diterima benar dan tidak menimbulkan kesalahan pemberitaan.

“Kami menyayangkan dan mengecam pernyataan yang merendahkan dari Pak Benny K. Harman,” kata Erwin.

Ia menegaskan pertanyaan wartawan disampaikan dalam konteks menjalankan tugas jurnalistik.

“Seharusnya bisa dijawab baik-baik, karena media bertanya juga secara baik-baik. Apabila media bertanya secara berulang, itu memang perlu untuk konfirmasi ulang,” ujarnya.

KWP kemudian meminta Benny menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada wartawan yang bersangkutan sekaligus kepada publik.

“Kami meminta Pak Benny K. Harman meminta maaf secara pribadi kepada wartawan yang bersangkutan dan juga kepada publik,” tegas Erwin.

KWP juga mengingatkan para pejabat publik dan politisi agar tidak mengabaikan etika komunikasi dengan insan pers.

Erwin bahkan menyebut KWP siap membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) apabila permintaan maaf tidak disampaikan.

“Jika tidak ada permintaan maaf, kami akan melaporkan persoalan ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD),” katanya.

Di tengah polemik tersebut, Benny kemudian menyampaikan permintaan maaf atas ucapan yang dilontarkannya.

Ia menjelaskan pernyataannya muncul secara spontan karena pertanyaan mengenai kehadiran SBY kembali diajukan meski dirinya telah menjelaskan bahwa SBY masih berada di Amerika Serikat.

“Saya menyampaikan bahwa Bapak Presiden ke-6 saat ini lagi menjalani check-up di Amerika. Besar kemungkinan sampai akhir bulan. Oleh sebab itu, tentulah beliau tidak berkesempatan menghadiri acara kenegaraan ini. Itu intinya, sudah jelas,” ujar Benny.

Benny mengaku tidak bermaksud menyerang atau merendahkan profesi wartawan.

Ia pun meminta maaf apabila ucapannya membuat wartawan merasa tersinggung.

“Jadi saya mohon maaf kalau tadi merasa tersinggung, tidak ada persoalan lebih dari itu,” katanya.

Benny juga kembali menjelaskan bahwa dirinya menganggap ketidakhadiran SBY sudah dapat dipastikan karena agenda pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat berlangsung hingga akhir bulan.

Menurutnya, pertanyaan mengenai apakah SBY akan hadir atau tidak kemudian muncul kembali meski jawaban mengenai keberadaan SBY sudah diberikan.

“Lalu tadi teman-teman bertanya lagi, ‘Berarti Bapak SBY hadir atau tidak?’. Ya kalau beliau di sana sampai akhir bulan, otomatis beliau tidak bisa hadir,” ujar Benny.

Ia mengakui pilihan kata yang digunakan saat menegur wartawan tidak tepat.

Polemik tersebut akhirnya berkembang dari persoalan ketidakhadiran SBY dalam agenda kenegaraan menjadi perdebatan mengenai etika komunikasi pejabat publik dengan wartawan.

KWP menilai pertanyaan berulang merupakan bagian dari proses konfirmasi jurnalistik, sementara Benny menyebut respons kerasnya muncul karena merasa pertanyaan yang sama telah dijawab sebelumnya.

Kini, setelah Benny menyampaikan permintaan maaf, bola berada di tangan KWP terkait apakah persoalan tersebut dianggap selesai atau tetap dilanjutkan melalui mekanisme etik di DPR. (Andrey/Mun)