Berita
AS Larang Masuk Sejumlah Pejabat China Dicurigai Pelanggar HAM
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk bagi sejumlah pejabat China yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan selain para pejabat itu, anggota keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran pembatasan baru visa tersebut. “Pembatasan baru ini menyangkut pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan […]
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa larangan masuk bagi sejumlah pejabat China yang dicurigai melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan selain para pejabat itu, anggota keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran pembatasan baru visa tersebut.
“Pembatasan baru ini menyangkut pejabat China yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam pembuatan kebijakan dan tindakan lainnya yang ditujukan menindas praktisi agama, spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela HAM, jurnalis penyelenggara buruh, dan penyelenggara masyarakat sipil,” kata Pompeo melalui sebuah pernyataan pada Senin (21/12).
Washington telah meningkatkan sejumlah larangan visa terhadap pejabat dan pelajar China dalam beberapa bulan terakhir.
Tindakan itu sering kali digunakan Gedung Putih untuk menekan China yang merupakan musuh utamanya.
Sejauh ini, Kemlu AS telah menolak visa lebih dari 1.000 pelajar dan peneliti China yang diduga melakukan spionase.
AS juga sebelumnya telah melarang masuk pejabat China yang diduga terlibat penahanan massal kaum minoritas Uighur di Xinjiang dan pejabat China yang terlibat dalam kekerasan di Hong Kong.
Negeri Paman Sam juga secara drastis membatasi anggota Partai Komunis China masuk ke negaranya.
“Langkah ini menunjukkan tekad AS untuk meminta pertanggungjawaban Partai Komunis China atas penindasan yang meningkat terhadap rakyat China,” kata Pompeo seperti dikutip AFP.
Pompeo mengatakan “penguasa otoriter China” memberlakukan pembatasan yang kejam pada kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, dan hak berkumpul secara damai.
“AS telah menegaskan bahwa pelaku pelanggaran HAM seperti ini tidak bisa diterima di negara kami,” ucap Pompeo.
-
FOTO01/06/2026 20:42 WIBFOTO: Golkar DKI Gelar Pengajian Ideologi Kebangsaan ke-IV
-
POLITIK02/06/2026 16:30 WIBPolemik Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Pengamat: Presiden Harus Contohkan Efisiensi
-
PAPUA TENGAH01/06/2026 21:30 WIBPeringatan Hari Lahir Pancasila di Mimika, Perkokoh Persatuan dan Semangat Kebangsaan
-
NASIONAL02/06/2026 12:15 WIBTan Malaka: Bapak Republik yang Bermimpi Indonesia Merdeka 100 Persen
-
NUSANTARA02/06/2026 06:30 WIBPengedar Sabu di Serang Ditangkap Saat Santai di Rumah
-
JABODETABEK02/06/2026 05:30 WIBBMKG: Cuaca Jakarta Didominasi Awan Tebal Selasa Ini
-
JABODETABEK01/06/2026 22:30 WIBKebakaran Hebat Melanda Kebon Kosong Kemayoran Jakpus
-
OASE02/06/2026 05:00 WIBAl-Quran Sudah Bahas Rahasia Laut 1.400 Tahun Lalu