AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, ketika penyusunan RUU Pemilu, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang memberikan catatan terhadap normalisasi penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 yang diatur dalam RUU tersebut.
Saan mengungkap, PDIP ingin Pilkada tetap digelar secara serentak seluruhnya di tahun 2024 sesuai dengan UU No.16 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Terkait dengan Pilkada, PDIP memberikan catatan karena ingin (serentak) di 2024 tetap,” ujar Saan di DPR, Selasa (26/1/2021).
Meski begitu, Saan mengatakan PDIP hanya memberikan catatan tetapi tidak memaksakan agar Pilkada tetap digelar di tahun 2024.
“PDIP di drafnya tetap kan diharmonisasi tapi memberikan catatan terkait hal itu kan gitu. Tapi dia tidak memaksakan tapi hanya memberikan catatan,” kata Sekretaris Fraksi Nasdem ini.
Sementara, mayoritas fraksi ingin jadwal Pilkada serentak dinormalkan. Yaitu Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar sesuai habisnya masa jabatan kepala daerah yang sebelumnya dipilih pada Pilkada 2017 dan 2018.
Namun, hanya satu fraksi yaitu Gerindra yang sama sekali belum memberikan sikapnya terhadap isi RUU Pemilu.
“PDIP saja yang memberi catatan yang lain lain inginnya normal. Normal, dinormalisasikan,” ucapnya.
Dalam RUU Pemilu, penyelenggaraan Pilkada dinormalkan kembali. Sehingga setelah Pilkada 2020 akan digelar Pilkada 2022 dan 2023.
Sementara dalam draf RUU, Pilkada yang disebut Pemilu Daerah akan digelar secara bersamaan seluruhnya pada tahun 2027.
