Amerika Serikat memerintahkan para diplomat mereka yang berada di Myanmar segera kembali pulang setelah situasi di sana kian mencekam akibat kudeta militer.
Pernyataan tersebut disampaikan Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (30/3).
“Militer Burma telah menahan dan menggulingkan pejabat pemerintah terpilih. Protes dan demonstrasi menentang kekuasaan militer telah terjadi dan diperkirakan akan terus berlanjut,” kata Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip dari AFP.
Sebelumnya, sejumlah staf Kedutaan AS beserta keluarga telah meninggalkan Myanmar.
“Pada pertengahan Februari, Departemen Luar Negeri mengizinkan keberangkatan secara sukarela pegawai pemerintah AS non-darurat dan anggota keluarga mereka,” kata pernyataan itu.
Kini Departemen Luar Negeri AS telah memperbarui status itu menjadi perintah keberangkatan.
“Departemen Luar Negeri membuat keputusan untuk mengeluarkan perintah keberangkatan dari Burma karena keselamatan dan keamanan personel pemerintah AS dan tanggungan mereka, serta warga negara AS adalah prioritas utama departemen,” kata seorang juru bicara.
Menurut juru bicara, status tersebut akan ditinjau secara bertahap dalam 30 hari.
Kudeta militer Myanmar 1 Februari lalu telah memicu aksi massa di seluruh negeri. Jutaan orang turun ke jalan untuk melawan junta.
Demonstran tak bersenjata itu menuntut pemulihan pemerintah terpilih, mereka juga mendesak pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Namun aksi damai itu ditanggapi dengan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam oleh aparat keamanan Myanmar.
Korban tewas sipil akibat tindakan keras militer kini telah melampaui 520 orang. Bahkan pada akhir pekan lalu 114 orang tewas dalam sehari, di mana hal itu telah meningkatkan kecaman dunia terhadap junta militer Myanmar
AS, Inggris, dan UE semuanya telah menjatuhkan sanksi sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras, tetapi sejauh ini tekanan diplomatik belum dapat melunakkan hati para jenderal Myanmar.
