Menkopolhukam: Upaya Pembebasan Pilot Susi Air dari Tangan OPM Terus Dilakukan

AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa upaya pembebasan sandera berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Merthens, yang disandera oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih terus dilakukan. 

Proses pembebasan ini mengutamakan pendekatan soft approach dengan melakukan koordinasi intensif bersama tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk memastikan sandera yang merupakan pilot Susi Air tersebut dapat segera dibebaskan. “Koordinasi itu dilakukan agar sandera yang berprofesi sebagai pilot di Susi Air dapat segera dibebaskan,” ujar Hadi saat berada di Jayapura pada Kamis (30/5/2024).

Hingga kini, dialog terus dijalankan guna menemukan solusi yang mengakomodasi keinginan pemerintah dan memastikan keselamatan sandera. “Doakan saja agar apa yang kami lakukan dapat membebaskan pilot Susi Air yang sudah ditawan lebih dari setahun,” tuturnya.

Philip Mark Merthens disandera sejak 7 Februari 2023, setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro. Selain menyandera Merthens, OPM juga membakar pesawat Susi Air yang dikemudikannya.

Menanggapi nomenklatur penyebutan OPM atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Hadi menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan instansi terkait. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan di daerah tersebut tanpa memperdebatkan istilah yang digunakan.

“Nomenklaturnya dilakukan dan koordinasikan, tinggal nanti keputusan. Tidak ada perbedaan dalam pola penanganan terhadap OPM atau KKB karena TNI-Polri yang menggunakan pendekatan kesejahteraan dan operasi penegakan hukum,” jelas Hadi.

Pendekatan kesejahteraan yang dimaksud mencakup berbagai upaya pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, sementara operasi penegakan hukum bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Papua, serta memastikan keselamatan warganya dan pihak-pihak yang bekerja di daerah tersebut. (KAISAR/RAFI)