Zelenskyy Diminta Buka Jalan Pemilu di Tengah Perang, Parlemen Ukraina Siapkan RUU

AKTUALITAS.ID – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dikabarkan meminta parlemen negaranya untuk menyusun rancangan undang-undang (RUU) guna membuka jalan pelaksanaan pemilihan presiden, meski Ukraina masih berada dalam status darurat militer akibat perang.

Kabar tersebut dilansir kantor berita RBC-Ukraine, Senin, dengan mengutip sumber internal yang menyebut Zelenskyy ingin ada dasar hukum agar pemilu tetap bisa digelar di tengah konflik bersenjata.

Wakil Ketua Parlemen Ukraina, Oleksandr Korniyenko, sebelumnya mengungkapkan bahwa parlemen siap mempersiapkan kerangka hukum yang memungkinkan pemilihan presiden dilaksanakan secepatnya, meski negara masih dalam kondisi perang.

Dalam draf yang tengah dibahas, pemilihan presiden disebut akan digelar dalam waktu 60 hari, mengikuti mekanisme percepatan pemilu sebagaimana diatur dalam prosedur pemilihan luar jadwal.

Namun demikian, sejumlah pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU itu meragukan regulasi tersebut dapat dirampungkan dalam waktu dekat, mengingat situasi keamanan dan kompleksitas teknis penyelenggaraan pemilu saat perang masih berlangsung.

Sikap Zelenskyy ini menandai perubahan signifikan. Pada 9 Desember lalu, ia menyatakan siap mengubah undang-undang demi memungkinkan pemilu digelar, meski sebelumnya menolak dengan alasan darurat militer dan mobilisasi umum.

Sebagai catatan, masa jabatan Zelenskyy sejatinya telah berakhir pada 20 Mei 2024. Namun, pemilihan presiden belum dapat dilaksanakan karena kondisi perang yang masih berkecamuk.

Dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut menyoroti situasi tersebut. Ia menyebut saat ini sebagai momentum tepat bagi rakyat Ukraina untuk memilih pemimpin baru. Bahkan, Trump sebelumnya melabeli Zelenskyy sebagai “diktator tanpa pemilu” dan mengklaim tingkat dukungan publik terhadapnya merosot tajam hingga hanya 4 persen.

Rencana pemilu di tengah perang ini pun menjadi sorotan tajam, baik di dalam negeri Ukraina maupun di panggung politik internasional. (DIN)