Connect with us

DUNIA

London Sanksi 8 Perusahaan Israel dan Pemblokir Bantuan Gaza

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel yang dinilai terlibat dalam pembangunan dan perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki. London juga menjatuhkan sanksi kepada organisasi Tzav 9, yang dituduh menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Dalam pernyataan pada Selasa (17/11/2026), pemerintah Inggris menyebut sanksi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut mencakup pembekuan aset serta larangan bagi sejumlah direktur untuk menduduki jabatan tertentu. Langkah ini ditujukan untuk memutus aliran dana dan membatasi dukungan terhadap pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.

Delapan perusahaan itu disebut terlibat dalam berbagai tahap kegiatan permukiman, mulai dari perencanaan dan pembangunan hingga penyediaan infrastruktur publik serta pemasaran unit hunian.

Keputusan tersebut menindaklanjuti janji Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada 8 September untuk mengambil tindakan atas percepatan pembangunan permukiman Israel. Pemerintah Inggris menilai Israel bukan hanya gagal menghentikan perluasan, tetapi juga memfasilitasi dan mendorong kegiatan tersebut.

BACA JUGA  Tolak Permintaan Trump, Inggris Ogah Putus Hubungan Ekonomi dengan Tiongkok Demi AS

London juga menyoroti peningkatan persetujuan pembangunan permukiman selama pemerintahan Israel saat ini. Menurut pemerintah Inggris, jumlah persetujuan dalam empat tahun terakhir melampaui total persetujuan selama dua dekade sebelumnya.

Sorotan lainnya tertuju pada rencana pembangunan di kawasan E1, Tepi Barat. Inggris menilai proyek tersebut dapat mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

“Membela solusi dua negara adalah prinsip inti kebijakan pemerintah ini. Pesan saya mengenai area E1 jelas: jangan mengajukan penawaran, jangan membangun, dan jangan mengambil keuntungan dari upaya melemahkan solusi dua negara,” kata Miliband, seperti dilaporkan Middle East Monitor.

Inggris Sanksi Tzav 9 atas Penghalangan Bantuan

Selain perusahaan-perusahaan tersebut, Inggris menjatuhkan sanksi kepada Tzav 9. Organisasi itu dituduh mengorganisasi dan melakukan blokade terhadap konvoi bantuan kemanusiaan menuju Jalur Gaza. Pemerintah Inggris menyebut aktivitas penghalangan bantuan masih berlangsung hingga Oktober.

BACA JUGA  Usai Bersepeda, WN Inggris Ditemukan Meninggal

Sanksi terhadap Tzav 9 mencakup pembekuan aset dan larangan bagi sejumlah anggotanya untuk menduduki jabatan administratif.

“Kami tidak akan tinggal diam sementara mereka yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan memperdalam penderitaan warga sipil di Gaza,” ujar Miliband.

Pemerintah Inggris turut mengkritik pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan dan perlengkapan kemanusiaan ke Gaza. Mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), London menyebut lebih dari 150 ribu tenda dan 300 ribu terpal plastik masih tertahan di luar Gaza akibat pembatasan tersebut.

Banjir yang melanda wilayah itu baru-baru ini menyebabkan sekitar 4.000 keluarga kembali mengungsi. Sementara itu, sekitar 1,4 juta warga Palestina masih tinggal di tenda atau tempat penampungan sementara.

Pada 12 November, Inggris mengumumkan tambahan bantuan sebesar £5 juta atau sekitar Rp120 miliar kepada UNICEF untuk mendukung persiapan menghadapi musim dingin di Gaza. Lebih dari 50 negara juga mendesak Israel mencabut pembatasan dan membuka akses bantuan kemanusiaan yang lebih luas.

BACA JUGA  Tekan Penularan Virus Corona, PM Inggris Akan Perketat Lockdown

Paket sanksi terbaru ini dimungkinkan setelah Inggris memperluas aturan sanksi terkait pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Aturan yang diperkenalkan pada 13 Oktober tersebut memberi pemerintah kewenangan menjatuhkan sanksi kepada individu maupun entitas yang terlibat dalam pelanggaran serius hukum humaniter internasional.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Inggris tengah mendorong undang-undang terpisah untuk melarang impor barang dari permukiman Israel serta membatasi layanan iklan properti di kawasan tersebut.

Pemerintah Inggris menegaskan tetap mendukung hubungan perdagangan dengan Israel di wilayah yang diakui secara internasional, atau Garis Hijau. London membedakan aktivitas ekonomi di wilayah itu dari kegiatan di permukiman Israel.

Catatan penyuntingan: tanggal dan angka dalam naskah dipertahankan sesuai bahan yang diberikan; sebaiknya diverifikasi kembali sebelum diterbitkan. (Mun)

TRENDING