Menteri PU Ungkap Anggaran Terbatas Jadi Kendala Pembangunan IKN Tak Secepat Dulu

AKTUALITAS.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan berjalan secepat yang direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran serta fokus pemerintah pada prioritas lain, seperti swasembada pangan dan ketahanan energi.

Dody menjelaskan, anggaran yang terbatas membuat pembangunan IKN tidak dapat berjalan 100% sesuai jadwal. “On track 100% (pembangunan) ya pasti nggak lah, kan duitnya kan terbatas. Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana. Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

Meski demikian, Dody memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut meski dengan beberapa penyesuaian waktu. “Pengaruh lambat sekali ya nggak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit lah (target penyelesaian). Prioritasnya aja mungkin (yang sedikit berubah),” tambahnya.

Menurut Dody, prioritas saat ini lebih difokuskan pada penyelesaian infrastruktur untuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang menjadi target untuk diselesaikan pada 17 Agustus 2028, dengan batas waktu paling lambat pada 17 Agustus 2029.

Sebelumnya, Dody juga pernah menyatakan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI bahwa percepatan pembangunan IKN akan lebih lambat dibandingkan dengan rencana awal, mengingat pentingnya pemerintah untuk memastikan swasembada pangan dan ketahanan energi terlebih dahulu, demi mengantisipasi krisis pangan yang bisa mengganggu stabilitas negara.

Namun, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menanggapi pernyataan tersebut dengan membantah adanya kemungkinan perlambatan dalam pembangunan IKN. Basuki menyebut bahwa Presiden Prabowo justru meminta agar pembangunan IKN dapat diselesaikan dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

“Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun,” tegas Basuki usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 5 November 2024. Basuki menambahkan, apabila program dan anggaran sudah jelas, tidak ada alasan untuk memperlambat pekerjaan pembangunan IKN. (Yan Kusuma)