Ferry Latuhihin Kritik Anggaran MBG dan KDMP

AKTUALITAS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai menjadi tantangan besar bagi siapa pun yang nantinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kedua program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut membutuhkan dukungan anggaran besar sehingga perlu dievaluasi agar tidak membebani kondisi fiskal negara.

“Kalau dipanggil Presiden pasti oke, Pak saya mau jadi Menteri Keuangan. But one condition, program ini harus dievaluasi. Pemborosan yang luar biasa lewat MBG tidak menghasilkan apa-apa. Ini bakar uang dan sudah terbukti dalam pelaksanaannya menjadi bancakan,” ujar Ferry dalam kanal YouTube Hendri Satrio, Selasa (21/7/2026).

Ferry menegaskan evaluasi bukan berarti menghentikan program MBG. Menurutnya, program tersebut tetap dapat berjalan, tetapi harus diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

“Harusnya dimoratorium dan dirasionalisasi, tidak usah distop. Targetkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan gizi, misalnya di daerah tertinggal. Kalau perlu nilai menunya dinaikkan menjadi Rp25 ribu karena penerimanya jauh lebih sedikit,” kata dia.

Ia memperkirakan apabila dilakukan penyesuaian target penerima dan skema pelaksanaan, kebutuhan anggaran MBG dapat ditekan menjadi sekitar Rp10 triliun hingga Rp25 triliun. Menurut Ferry, anggaran yang lebih efisien dapat dialihkan untuk sektor lain yang memiliki dampak ekonomi lebih besar.

Ferry menyebut pembangunan infrastruktur seperti sistem transportasi dan logistik nasional dapat menjadi pilihan penggunaan anggaran karena memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu belanja negara harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Selain MBG, Ferry juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ia mempertanyakan aspek pembiayaan serta kesiapan kelembagaan koperasi apabila program tersebut dijalankan dalam skala besar.

“Siapa yang akan membayar kalau KDMP mendapat kredit dari bank? Ini juga mengkhawatirkan perbankan kita kalau nanti menjadi kredit macet,” ujar Ferry.

Ia juga mempertanyakan efektivitas target pembentukan sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Keberhasilan koperasi, kata Ferry membutuhkan kajian kelayakan usaha, manajemen yang kuat, serta kemampuan menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

“Satu koperasi saja yang benar-benar berhasil di negeri kita tidak banyak. Apalagi 80 ribu koperasi, siapa yang bisa menjamin semuanya akan berhasil?” katanya.

Ferry menilai Menteri Keuangan berikutnya akan menghadapi tantangan besar apabila program MBG dan KDMP tetap berjalan tanpa evaluasi menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki perencanaan, kajian kelayakan, serta dampak ekonomi yang jelas.

“Moratorium dulu, evaluasi ulang program MBG, fokuskan dengan target daerah tertinggal. Lalu KDMP, mana feasibility study-nya? Bahkan ada koperasi yang dibangun di tengah sawah dan di hutan,” pungkasnya.